Daerah  

Luruskan Isu Viral, Proyek Jembatan Lahomi  di Nias Barat Sesuai Perencanaan dan  Bukan Bangun Baru.

Seputarindonesia.co.id. Nias Barat- Pihak kontraktor CV Kurnia Utama meluruskan berbagai informasi yang beredar di masyarakat terkait pekerjaan Jembatan Lahomi di Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara. Melampirkan dokumen kontrak resmi, pihak kontraktor menegaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku, sekaligus meluruskan sejumlah kesalahpahaman yang berkembang di tengah masyarakat, Sabtu (14/11/2026).

Berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 620/14/SP/UPTD-BMCK/GST/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026, nama pekerjaan secara resmi adalah Pergantian Lantai Jembatan Lahomi pada Jalan Provinsi Ruas Siwalawa II – Sirombu, Kabupaten Nias Barat, PSD Afirmasi Kepulauan Nias, dengan nilai kontrak sebesar Rp4.934.391.336,00. Sumber dana berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara, Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2026, dengan penyedia jasa CV Kurnia Utama, beralamat di Jl. Sudirman No. 42, Gunungsitoli, Nias.

Pihak kontraktor menjelaskan ada empat poin penting untuk meluruskan informasi yang berkembang:

●Pertama, ruang lingkup pekerjaan adalah pergantian lantai, bukan pembangunan jembatan baru. Oleh karena itu, tidak seluruh bagian jembatan diganti, melainkan hanya komponen-komponen yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemeliharaan.

●Kedua, nilai anggaran Rp4,9 miliar tersebut sudah sangat wajar untuk lingkup pekerjaan pergantian lantai. Angka tersebut tidak dimaksudkan untuk pembangunan jembatan baru secara keseluruhan.

●Ketiga, papan informasi proyek sebenarnya sudah dipasang di dua sisi jembatan, namun kemudian hilang. Pihak kontraktor menduga papan tersebut dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

●Keempat, tidak ada pos anggaran untuk pembangunan jembatan darurat dalam dokumen perencanaan. Kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang tidak tercantum dalam kontrak karena hal tersebut akan melanggar aturan keuangan negara.

“Bukan kami tidak bekerja sesuai ketentuan, namun yang ada di dalam perencanaan itulah yang kami kerjakan hingga selesai,” tegas pihak CV Kurnia Utama.

Masyarakat  sangat menyambut baik penjelasan yang dilengkapi dokumen resmi ini dan berharap perdebatan yang tidak perlu dapat diakhiri. Masyarakat berhak melakukan pengawasan, namun pengawasan harus didasarkan pada data kontrak dan RAB yang sah, bukan asumsi yang berkembang di media sosial.

“Kontraktor yang bekerja sesuai kontrak meminta masyarakat agar mengawal Proses Sesuai Perencanaan.

“Mari kita kawal dengan data yang benar dan komunikasi yang baik,” harap perwakilan masyarakat”. (Aro Ndraha/red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *