News  

Klarifikasi FORMAWAR: Tidak Mengatasnamakan Ahli Waris Natadipura, Fokus pada Aspirasi Masyarakat dan Transparansi Perizinan

SUKABUMI – Menanggapi pemberitaan MediaAksara.id berjudul “Kuasa Ahli Waris Natadipura Pertanyakan FORMAWAR, Sengketa Lahan Warungkiara Kembali Jadi Sorotan”, Forum Masyarakat Warungkiara (FORMAWAR) perlu menyampaikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pada Selasa 17/11/2026.

FORMAWAR menegaskan bahwa keberadaan forum bukan untuk mengklaim diri sebagai ahli waris Natadipura, bukan pula untuk mengambil alih kewenangan kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh pihak ahli waris.

FORMAWAR merupakan wadah penyampaian aspirasi masyarakat yang menyoroti persoalan perkebunan, keterbukaan dokumen perizinan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), serta kemitraan perkebunan bagi masyarakat.

Dengan demikian, mempertanyakan legalitas perkebunan dan meminta transparansi kepada pemerintah merupakan bagian dari aspirasi publik yang harus ditempatkan secara terpisah dari persoalan siapa yang berhak menjadi ahli waris atau kuasa hukum Natadipura,” bebernya.

Terkait pernyataan Akhmad Taufik mengenai putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Cibadak yang disebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), FORMAWAR menghormati setiap putusan pengadilan,” tegasnya.

Namun demikian, status inkracht suatu perkara perlu dibedakan dari persoalan administrasi perizinan perkebunan. Keduanya memiliki objek, ruang lingkup, dan dasar pemeriksaan hukum yang berbeda,” terangnya

Apabila terdapat pihak yang menganggap aktivitas FORMAWAR bertentangan dengan putusan pengadilan, tentu hal tersebut perlu dijelaskan berdasarkan isi amar putusan, objek sengketa, serta tindakan konkret yang dianggap bertentangan.

FORMAWAR juga menegaskan bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi dan meminta pemerintah memberikan informasi mengenai legalitas kegiatan usaha perkebunan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik,” cetusnya.

Oleh karena itu, jangan sampai persoalan kedudukan ahli waris justru mengaburkan substansi persoalan yang sedang dipertanyakan masyarakat, yakni kejelasan dokumen perizinan perkebunan, status penguasaan lahan, serta kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar,” imbuhnya

FORMAWAR berharap seluruh pihak dapat mengedepankan keterbukaan, bukti dokumen, dan komunikasi yang konstruktif. Forum tidak bermaksud mengambil hak siapa pun, tetapi mendorong agar persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Warungkiara memperoleh kejelasan secara hukum dan administratif.

FORMAWAR menegaskan: persoalan siapa ahli waris dan siapa kuasa hukumnya merupakan ranah pembuktian hukum. Sementara transparansi perizinan perkebunan dan pemenuhan kewajiban perusahaan merupakan persoalan kepentingan publik yang tetap perlu mendapat jawaban dari pihak berwenang,” tutup

Reporter : Muhtar Bt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *