Seputarindonesia.co.id. Gunungsitoli-Aliansi Koalisi Solidaritas dan Aksi Demokratif (KORSA DEM) menyerukan keterlibatan aktif masyarakat untuk mengawasi proyek revitalisasi SMAN Unggulan Sukma Nias di Desa Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli. Seruan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa esok tgl 11/08/2026 tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi terbuka dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas terkait sejumlah dugaan teknis dalam pelaksanaan proyek bernilai Rp87,3 miliar tersebut.
Pimpinan Aksi Aliansi KORSA DEM, Yason Yonata Gea, S.Pd., menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk kontrol sosial demi memastikan anggaran negara digunakan sesuai peruntukan. Pihaknya mengundang seluruh elemen masyarakat sipil, tokoh pemuda, dan aktivis untuk hadir dalam aksi yang berpusat di Lapangan Merdeka Kota Gunungsitoli mulai pukul 08.00 WIB, sebelum bergerak menuju lokasi proyek.
“Sepanjang pembangunan ini menggunakan uang negara dan uang rakyat, maka pengawasan masyarakat adalah hal yang utama. Kehadiran kami bukanlah untuk menolak pembangunan, melainkan sebagai bentuk pencegahan dini agar kualitas struktur bangunan sejak tahap pondasi benar-benar kokoh,” Ucapnya Yason kepada media, Senin (10/8/2026).
Yason membeberkan, aksi damai ini dipicu oleh berkembangnya sejumlah informasi dan temuan di lapangan yang dinilai perlu diuji secara terbuka. Beberapa poin yang menjadi sorotan di antaranya adalah dugaan penggunaan material pasir dari kawasan muara yang dikhawatirkan berkadar garam tinggi, dugaan aktivitas pengecoran pondasi saat hujan lebat, hingga polemik izin pemanfaatan tanah di area tersebut.
KORSA DEM menilai, transparansi data teknis sangat diperlukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, mereka meminta PPK, konsultan pengawas, dan direksi pelaksana untuk menemui massa aksi guna memberikan penjelasan yang komprehensif dan berbasis dokumen resmi.
“Kami hanya meminta apa yang sudah menjadi hak publik menurut hukum: tunjukkan bahwa material yang dipakai memenuhi standar konstruksi dan buktikan pekerjaan berjalan sesuai prosedur. Jika semuanya sudah sesuai kontrak, tidak ada alasan untuk menghindari dialog dengan masyarakat,” terangnya Yason.
Kendati melayangkan kritik tajam, Yason mengimbau seluruh massa yang akan bergabung untuk tetap menjaga ketertiban umum. Ia menegaskan agar aksi penyampaian pendapat ini dilakukan secara damai dan menjauhi segala bentuk tindakan anarkis.
Di sisi lain, seluruh poin yang menjadi sorotan Aliansi KORSA DEM ini masih bersifat dugaan awal yang membutuhkan verifikasi teknis dan pemeriksaan dokumen lebih lanjut oleh instansi berwenang.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak dinas terkait, PPK proyek, maupun pihak konsultan pengawas guna mendapatkan klarifikasi resmi serta tanggapan berimbang mengenai kondisi riil pelaksanaan proyek di lapangan.(Ttd tim /red).
