Seputarindonesia.co.id.Jakarta-
Kelompok Pemuda dan aktivis Kepulauan Nias di Jakarta menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk membuka data secara transparan terkait realisasi program kolaborasi pembangunan di lima kabupaten/kota Kepulauan Nias. Program yang sempat digaungkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melalui akun media sosial pribadinya tersebut dinilai masih minim pembuktian di lapangan.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh Juli E. Restu War, salah satu tokoh pemuda sekaligus aktivis Nias di Jakarta, pada Selasa (18/8/2026). Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui substansi, arah, besaran anggaran, hingga capaian fisik dari program yang diklaim sebagai prioritas tersebut.
“Publik jangan hanya diberikan informasi mengenai adanya kolaborasi dan komitmen pembangunan. Yang lebih penting adalah kejelasan program, berapa anggarannya, di mana dilaksanakan, berapa persen realisasinya, dan sejauh mana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat Kepulauan Nias,” ujar Juli E. Restu War di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Kritik ini mencuat setelah masyarakat mengamati narasi percepatan pembangunan di sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan perekonomian, termasuk alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang diklaim terus dimonitor. Namun, hingga saat ini, data konkret mengenai total anggaran yang dikucurkan, daerah penerima, serta progres serapan anggaran fisik belum dibuka secara gamblang kepada publik.
Juli E. Restu War menjelaskan bahwa langkah mempertanyakan kinerja ini merupakan bentuk fungsi kontrol publik yang sah dan dijamin undang-undang, bukan untuk menjatuhkan atau menolak program pemerintah. Menurutnya, akuntabilitas sangat penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai komoditas administratif atau sekadar konten media sosial.
Masyarakat Kepulauan Nias kini mendesak Pemprov Sumut bersama pemerintah daerah setempat segera merilis rincian program, sumber dana, lokasi kegiatan, hingga hasil evaluasi BKP secara berkala. Publik membutuhkan jawaban atas pertanyaan mendasar: jika Kepulauan Nias merupakan prioritas, berapa total anggaran yang sudah terealisasi dan apa bukti fisik yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat bawah? (Aro Ndraha/red).
