UU Pemilu Kembali Diuji, Pemohon Soroti Pembuktian Syarat Pendidikan Capres-Cawapres.

Seputarindonesia.co.id. Jakarta-
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali gelar sidang permohonan perkara Nomor 400/PUU-XXIV/2026. Para Pemohon mempersoalkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait persyaratan pendidikan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Selasa (17/11/2026).

Para Pemohon, yaitu Ariyanto Zalukhu, Hana Sybil Vania Mendrofa, Berlian Suryo Putra Hia, dan Kornelius, melalui kuasa hukum Niatman Aperli Gea, S.H., M.H., dari kantor NGP Law Firm, mengajukan perbaikan permohonan untuk memperkuat argumentasi agar standar pembuktian pemenuhan persyaratan pendidikan calon Presiden dan calon Wakil Presiden memiliki kepastian hukum serta sesuai dengan prinsip Pemilu yang jujur dan adil.

Dalam keterangannya kepada awak media, kuasa hukum Para Pemohon, Niatman Aperli Gea, S.H., M.H., menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu, khususnya kata “tamat” dan frasa “atau sekolah lain yang sederajat”, memuat dua unsur substantif yang wajib dibuktikan secara kumulatif.

“Calon harus membuktikan telah menamatkan pendidikan pada jenjang yang dipersyaratkan serta, apabila menempuh pendidikan melalui sekolah lain yang sederajat, membuktikan pengakuan hukum atas kesetaraannya. KPU wajib melakukan verifikasi faktual untuk memastikan kebenaran materiil kedua unsur tersebut,” jelasnya.

Para Pemohon juga memperkuat argumentasi mengenai kedudukan hukum masing-masing dengan menguraikan kerugian konstitusional berdasarkan latar belakang dan kepentingan masing-masing, mulai dari aktivis Pemilu, mahasiswa, hingga Pemohon yang berencana mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Selain itu, Para Pemohon menyoroti ketidakpastian hukum terkait pemenuhan persyaratan pendidikan dalam Pemilu 2024 yang menjadi persoalan dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.

“Kepastian hukum mengenai persyaratan pendidikan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sangat penting. Apalagi, Mahkamah Konstitusi telah menghapus ketentuan presidential threshold, sehingga salah satu dari Pemohon memiliki peluang untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada pemilu mendatang,” tegas Niatman.

Lebih lanjut, Para Pemohon menguraikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi sejak 2011 hingga 2026 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan bagi calon kepala daerah hingga calon Wakil Presiden. Rangkaian putusan tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi mengenai perkembangan penafsiran hukum atas persyaratan pendidikan dalam pencalonan jabatan publik.

“Sejumlah putusan tersebut kami uraikan untuk menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan telah menjadi perhatian Mahkamah. Kami menilai MK telah menghadirkan terobosan hukum yang progresif melalui pertimbangan dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Kami berharap pertimbangan tersebut dapat menjadi landasan bagi Mahkamah dalam memeriksa substansi perkara ini,” harapnya.
(Aro Ndraha/red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *