Seputarindonesia.co.id. Jakarta-
Pengacara kondang Erles Rareral, S.H., M.H., menegaskan bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka. Dalam pernyataan sikapnya yang tegas di Jakarta, Senin (09/11/2026), ia mendesak aparat penegak hukum mengungkap secara menyeluruh siapa pihak yang memerintahkan, mengendalikan, serta siapa aktor intelektual di balik operasi tersebut hingga ke akar-akarnya.
Erles memperingatkan, jika penyadapan terbukti dilakukan secara ilegal tanpa dasar hukum yang sah dan tujuannya melumpuhkan Presiden, mengendalikan jalannya pemerintahan, atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka perbuatan itu bukan sekadar pelanggaran prosedur teknis. Persoalan ini berpotensi menjadi ancaman serius terhadap keamanan negara dan kedaulatan bangsa, sehingga penyidik wajib mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Jangan sampai kejahatan yang berdimensi ancaman terhadap kedaulatan negara hanya dipandang sebagai persoalan teknis penyadapan,” tegasnya Erles.
Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara ini. Pada 3 November 2026 yang lalu, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penyadapan, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik yang menargetkan nomor telepon Presiden Prabowo, pimpinan partai, pengusaha, hingga aktivis. Kemudian pada Kamis (05/11/2026), Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka baru. Dugaan penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tidak mengikuti prosedur penyadapan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra pada Jumat (06/11/2026) menyatakan dugaan penyadapan tersebut bersifat ilegal dan mengarah pada dugaan makar.
Terkait hal tersebut, Erles menuntut Bareskrim Polri bekerja secara profesional, transparan, independen, dan akuntabel dengan fokus : Mengungkap siapa yang memerintahkan dan menginisiasi penyadapan, Membongkar aktor intelektual beserta jaringannya, Serta menelusuri motif dan tujuan di balik operasi tersebut.
Ia juga menyerukan dukungan rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kedaulatan negara dan supremasi hukum. “Jenderal Prabowo, teruslah berjuang bersama rakyat. Rakyat bersama Presiden dalam menjaga kedaulatan negara, supremasi hukum, dan masa depan bangsa,” ujarnya.
Erles menegaskan, pengungkapan perkara ini harus tuntas sampai ke akar-akarnya. “Bongkar aktor intelektualnya. Jangan hanya berhenti pada pelaku di lapangan. Siapa pun yang terlibat harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.”(Aro Ndraha/red).
