“Jangan Biarkan Satu Polemik Menenggelamkan Kerja Besar untuk Melayani Ratusan Ribu Jemaah Haji Indonesia”
SURABAYA, 24 Oktober 2026 — Garda Nalar Nusantara menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait polemik yang berkembang belakangan ini. Organisasi ini mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada satu isu semata, sehingga mengabaikan capaian besar yang telah diraih Kementerian Haji dan Umrah di bawah kepemimpinan Gus Irfan pada penyelenggaraan Haji 2026.
Mustiko Romadoni Putro Widodo, S.H., M.H., Koordinator Garda Nalar Nusantara, menegaskan:
“Saya tidak sedang meminta masyarakat berhenti mengkritik. Saya juga tidak meminta publik memberikan kekebalan kepada seorang pejabat. Namun, saya menolak cara pandang yang hanya berfokus pada satu polemik, sementara kerja besar, capaian, dan tanggung jawab kepemimpinan dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak dinilai secara proporsional. Kalau kita berani mengkritik, kita juga harus berani menilai prestasi. Kalau kita menuntut transparansi, kita juga harus objektif melihat fakta.”
Haji 2026: Capaian Nyata yang Tidak Boleh Diabaikan
Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 merupakan ujian besar bagi Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian baru yang menjalankan tugas secara penuh untuk pertama kalinya. Di tengah masa transisi kelembagaan yang kompleks, sejumlah capaian penting berhasil diraih:
Pertama, Indeks Kepuasan Layanan Mencapai 83,28.
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan haji 2026, termasuk percepatan penerbitan visa dan distribusi kartu Nusuk kepada jemaah. Hasil survei resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 6 Agustus 2026 mencatat Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia sebesar 83,28, berdasarkan pengukuran terhadap 14.400 jemaah di dalam dan luar negeri. Angka ini bukan klaim sepihak, melainkan data lembaga statistik nasional.
Kedua, Kementerian Baru Langsung Tunjukkan Lompatan Pelayanan.
Kementerian Haji dan Umrah adalah kementerian baru tanpa contoh sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Gus Irfan, kementerian ini langsung menunjukkan kinerja yang diakui internasional. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, saat meninjau langsung pelayanan jemaah Indonesia di Mina pada 25 Mei 2026, menilai Indonesia melakukan lompatan besar dalam peningkatan pelayanan haji.
Ketiga, Bebas dari Narasi Korupsi.
Satu hal yang patut dicatat, selama kepemimpinan ini tidak muncul narasi korupsi maupun suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan haji — berbeda dengan periode-periode sebelumnya yang hampir tiap tahun diwarnai isu tersebut. Ini adalah kemajuan tata kelola yang harus dihargai.
“Gus Irfan bukan sosok yang harus dibela dengan menutup mata. Beliau harus dinilai secara adil, dengan melihat fakta, kinerja, dan pertanggungjawaban secara utuh,” tegas Mustiko.
Keberhasilan Dijaga, Kekurangan Diperbaiki
Garda Nalar juga mengakui temuan Ombudsman RI yang mencatat masih ada aspek yang perlu dibenahi, antara lain transparansi pengelolaan pengaduan, pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana. Catatan ini harus menjadi bahan evaluasi serius.
Dijelaskan juga, kehati-hatian dalam penempatan pejabat di kementerian baru diperlukan agar tata kelola yang bersih tidak terganggu. “Kita harus memberikan apresiasi atas capaian yang terukur, menyampaikan kritik atas kekurangan yang nyata, dan memastikan setiap perbaikan dilakukan untuk kepentingan jemaah,” ujar Mustiko.
Pernyataan Sikap Garda Nalar Nusantara
1. Mendukung penilaian objektif terhadap kinerja Gus Irfan berdasarkan fakta dan data yang terukur.
2. Mengapresiasi capaian penyelenggaraan haji 2026, termasuk Indeks Kepuasan Layanan sebesar 83,28 versi BPS.
3. Mendukung pembenahan tata kelola haji secara berkelanjutan, termasuk pemeriksaan setiap dugaan penyimpangan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.
4. Mengajak masyarakat menghentikan penghakiman prematur, tanpa mengurangi hak publik untuk mengawasi dan mengkritik pejabat negara.
Jangan Biarkan Polemik Menutup Fakta
“Jika ada kekurangan, perbaiki. Jika ada dugaan pelanggaran, periksa. Jika ada prestasi yang terukur, akui,” pesan Mustiko.
Ia mengingatkan:
“Jangan sampai kita begitu bersemangat membicarakan satu polemik, sampai lupa melihat hasil kerja sebuah kementerian yang mengemban amanah ibadah jutaan umat. Haji bukan sekadar urusan birokrasi. Haji menyangkut pelayanan, keselamatan, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat kepada negara. Yang kita perjuangkan bukan membela seorang tokoh, melainkan memastikan pelayanan haji terus membaik untuk seluruh jemaah Indonesia.”
Kritiklah dengan fakta. Nilailah dengan adil. Awasi dengan berani.
Oeh : Mustiko Romadoni Putro Widodo, S.H., M.H.
Koordinator Garda Nalar Nusantara.
