SUKABUMI – Pemerintah Desa Warungkiara kembali memfasilitasi sosialisasi ketiga terkait rencana pengajuan pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugih Mukti Halimun. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Rabu (18/11/2026).
Sosialisasi tersebut dihadiri perwakilan perusahaan PT Sugih Mukti Halimun, H. Sihabudin, mantan Administratur (ADM) PT Sugih Mukti, Parjan, serta Notaris/PPAT Sri Ayu. Turut hadir Bhabinkamtibmas Desa Warungkiara, perwakilan Polsek Warungkiara, Ketua BPD, tokoh masyarakat, warga penggarap, dan masyarakat dengan jumlah peserta diperkirakan lebih dari 60 orang.
Dalam kesempatan tersebut, H. Sihabudin menjelaskan mengenai status lahan eks-HGU PT Sugih Mukti yang masa haknya berakhir pada 1998. Menurutnya, hingga saat ini lahan tersebut belum ditetapkan secara resmi sebagai tanah terlantar oleh negara.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan mulai dari Kantor Wilayah hingga BPN pusat, status lahan tersebut disebut masih dalam kategori terindikasi terlantar, bukan tanah yang telah ditetapkan terlantar.
“Objek tanah tersebut belum ditetapkan sebagai tanah terlantar. Statusnya masih terindikasi terlantar. Karena itu, PT Sugih Mukti Halimun masih memiliki ruang untuk mengajukan permohonan berdasarkan hak prioritas,” ungkap Sihabudin kepada wartawan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan yang menjadi perhatian adalah keberadaan tanaman perkebunan lama, khususnya tanaman karet yang masih berdiri di beberapa blok lahan.
Menurut Sihabudin perwakilan pihak PT Sugih Mukti Halimum,” keberadaan tanaman tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam melihat kondisi eksisting lahan. Ia juga mencontohkan penggunaan surat persetujuan atau rekomendasi perusahaan dalam sejumlah kebutuhan pemanfaatan lahan, termasuk untuk kepentingan pembangunan fasilitas negara maupun program pemerintah.
Ia menegaskan bahwa pihak perusahaan berpandangan hak prioritas tersebut masih menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pengajuan pembaruan HGU,” paparnya.
Tetapi penggarap minta kepastian status Tanah. Di sisi lain, sosialisasi tersebut juga memunculkan pandangan dan aspirasi dari masyarakat penggarap. Diketahui Iwan menyampaikan bahwa masyarakat memahami posisi mereka sebagai penggarap, bukan pemilik tanah.
“Kami sadar tanah yang dikuasai petani merupakan tanah garapan. Kami tidak merasa memiliki tanah tersebut, melainkan hanya menguasai garapannya. Apabila suatu saat tanah itu dibutuhkan untuk kepentingan negara, kami bersedia menyerahkannya tanpa meminta kerohiman,” ujarnya.
Namun, Iwan menilai bahwa persoalan yang sedang dibahas pada sosialisasi bukan semata-mata pembaruan HGU, melainkan menyangkut kepastian status hukum atas tanah yang sebelumnya merupakan objek HGU PT Sugih Mukti.
Menurutnya, masyarakat ingin memastikan apakah permohonan yang diajukan perusahaan merupakan pembaruan hak lama atau permohonan hak baru atas tanah yang masa HGU-nya telah berakhir.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat penggarap tidak akan menandatangani dokumen maupun menyerahkan penguasaan lahan kepada pihak perusahaan sebelum ada kejelasan mengenai status hukum tanah tersebut.
“Kalau suatu saat PT Sugih Mukti dapat menunjukkan sertifikat baru dan ternyata lahan yang kami garap masuk dalam areal tersebut, kami persilakan. Namun, semuanya harus berdasarkan kejelasan hukum,” tambahnya.
Lebih jauh, Iwan menyampaikan bahwa apabila persyaratan dan instrumen hukum mendukung, masyarakat berencana menyampaikan surat permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait proses pembaruan HGU tersebut. Surat itu juga direncanakan ditembuskan kepada Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi.
Selain itu, masyarakat membuka kemungkinan untuk memperjuangkan lahan yang telah lama digarap agar dapat diusulkan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sukabumi sebagai objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.
Menurut Iwan, keterlibatan ATR/BPN dan DPRD diperlukan agar persoalan tersebut memperoleh penjelasan serta kepastian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Iwan juga mempertanyakan dasar kewenangan perusahaan dalam menerbitkan Surat Pelepasan Hak (SPH), mengingat masa HGU yang sebelumnya menjadi dasar penguasaan perusahaan telah berakhir. Mereka berharap persoalan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka oleh instansi pertanahan yang berwenang,” tandasnya.
Masyarakat dorong keterlibatan semua pihak. Sosialisasi ketiga ini menjadi ruang penyampaian informasi sekaligus aspirasi antara pihak perusahaan dan masyarakat penggarap. Perbedaan pandangan mengenai status eks-HGU, hak prioritas, serta kemungkinan pengusulan lahan menjadi objek reforma agraria menunjukkan pentingnya kejelasan administrasi dan hukum,” bebernya.
Menurut Iwan masyarakat berharap di pembahasan selanjutnya tidak hanya melibatkan pihak perusahaan, tetapi juga perusahaan menghadirkan, forkopincam, ATR/BPN dan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi agar seluruh pertanyaan dan aspirasi warga dapat ditampung secara langsung,” tandasnya.
Dengan demikian, proses yang berkaitan dengan rencana pengajuan pembaruan HGU PT Sugih Mukti Halimun diharapkan berjalan transparan, mengedepankan kepastian hukum, serta memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutup.
Reporter : Muhtar Bt








