Dugaan Kekerasan Oknum Penyidik terhadap Dua Tersangka di Palembang Disorot, Praktisi Hukum Desak Kapolda Sumsel Usut Tuntas.

Seputarindonesia.co.id. Palembang Sumsel- Dugaan tindak kekerasan yang melibatkan oknum penyidik Polrestabes Palembang menuai sorotan tajam dari praktisi hukum dan kuasa hukum keluarga setelah dua tersangka berinisial SI (53) dan MR (22) dilaporkan mengalami luka fisik serius pasca-penangkapan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju, Kota Palembang Sumatera Selatan (Sumsel).

Peristiwa penangkapan tersebut bermula dari keributan yang dipicu sengketa lahan yang telah berlarut-larut pada Minggu (8/11/2026) lalu. Pihak keluarga mengungkapkan bahwa kedua tersangka berada dalam kondisi sehat saat dijemput petugas dari kediamannya, serta mempertanyakan prosedur penangkapan karena petugas disinyalir tidak memperlihatkan surat penangkapan kepada pihak keluarga.

Berdasarkan keterangan keluarga dan pengakuan kedua tersangka, SI mengalami patah tulang pada tangan kiri dan bahu kanan, lebam di bagian perut serta wajah, hingga goresan pada kaki. Dokter yang menangani pun menyebut kondisi tangan SI mengalami kerusakan serius. Sementara itu, MR dilaporkan mengalami luka robek di bagian pelipis, memar di dada, serta gangguan penglihatan dan pendengaran yang diduga akibat pemukulan menggunakan benda keras saat proses pemeriksaan berlangsung.

Menanggapi kondisi tersebut, kuasa hukum istri SI, Wendi Apriyanto, S.H., menegaskan bahwa status tersangka tidak menggugurkan hak seseorang atas perlindungan diri dan perlakuan yang manusiawi sesuai koridor hukum.

“Status tersangka tidak menghilangkan hak seseorang atas perlindungan diri, integritas fisik, dan kepastian hukum. Tidak ada satu pun status hukum yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penyiksaan, intimidasi, ataupun tindakan yang merendahkan martabat manusia,” ujar Wendi dalam keterangannya tertulisnya  pada Minggu  (15/11/2026).

Wendi menyatakan bahwa pihak keluarga tengah menyiapkan langkah hukum melalui laporan dugaan tindak pidana penganiayaan serta pengaduan resmi ke Divisi Propam Polri dan Propam Polda Sumatera Selatan. Ia mendorong agar perkara ini diproses melalui tiga jalur pertanggungjawaban sekaligus, yakni peradilan pidana umum, pemeriksaan Propam, dan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), guna menjamin transparansi.

Senada dengan hal tersebut, praktisi hukum Rensis Oktaviani Kandouw, S.H., C.Med., pada Rabu (18/11/2026), mendesak Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang untuk bersikap proaktif mengusut dugaan pelanggaran prosedur ini tanpa harus menunggu aduan resmi dari pihak korban.

Rensis juga menekankan pentingnya pengusutan akar masalah konflik lahan yang menjadi pemicu bentrokan fisik tersebut, termasuk memeriksa keabsahan alas hak kepemilikan lahan dan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.

“Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang diminta memberikan penjelasan resmi terkait prosedur penangkapan, kondisi kesehatan kedua tersangka, serta dugaan kekerasan yang terjadi termasuk pemicu bentrokan ini,” tegas Rensis.

Hingga berita ini diturunkan, seluruh dugaan tindakan kekerasan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui hasil pemeriksaan medis, visum et repertum, keterangan para saksi, serta penyelidikan objektif dari pihak berwenang guna menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (Tim/red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *