Tulungagung, 9 Juni 2026 – Ratusan massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Aspirasi Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Selasa siang. Aksi ini berlangsung kondusif namun penuh semangat, dengan tujuan mendesak perbaikan tata kelola anggaran daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Massa menyampaikan total 11 tuntutan utama. Poin paling krusial adalah desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Selain kasus korupsi, perhatian massa juga tertuju pada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG). Aliansi LPK RI yang turut bergabung dalam aksi menyampaikan 10 tuntutan tambahan yang menyoroti kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Tulungagung.
Beberapa temuan yang disampaikan massa terkait operasional MBG antara lain:
– Banyak dapur pelaksana tidak menjalankan prosedur operasional standar
– Terindikasi adanya penggelembungan anggaran yang tidak sebanding dengan hasil
– Kualitas makanan dinilai di bawah standar, tidak layak gizi maupun higienis
– Dugaan praktik jual beli titik pelaksanaan program yang merusak citra daerah
Koordinator aksi, Agusri, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti sampai ada perubahan nyata. “Kami menuntut Korwil BGN Tulungagung segera dicopot dan diganti, karena dinilai gagal menjalankan tugas dan mengabaikan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Tulungagung Marsono bersama Plt Bupati Ahmad Baharudin dan perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turun langsung menemui massa. Keduanya akhirnya bersedia menandatangani surat fakta integritas sebagai bukti komitmen menindaklanjuti seluruh aspirasi.
Dalam pernyataannya, pimpinan daerah berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja instansi terkait serta memberikan akses penuh bagi aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pelanggaran yang ada.
Aksi berakhir damai setelah penandatanganan tersebut, namun massa menegaskan akan terus mengawal setiap proses hingga seluruh tuntutan benar-benar terwujud di lapangan.,” ()sbr)
