MOJOKERTO ~ Jubir Fraksi Nasdem Hery Suhatnoko saat bacakan pendapat akhir Fraksi terkait Raperda APBD TA. 2025. untuk ditetapkan sebagai Perda APBD TA 2025 definitif.
Hal itu disampaikan oleh Heri Suyatnoko Jubir Fraksi Nasdem saat bacakan pendapat akhir Fraksinya dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Fraksi – Fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD Tahun 2025, di gedung Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa,( 26/11/2024)
Menurut Heri Suyatnoko, sebelum Fraksi Nasdem menberikan pendapat akhirnya, terlebih dahulu ada beberapa saran masukan untuk pemkab Mojokerto. Fraksi Nasdem mengharapkan pembangunan di Kabupaten Mojokerto, diarahkan ke percepatan pembangunan bidang infrastruktur, penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian, Pariwisata, Pendidikan dan kesehatan.
Selain itu Fraksi Nasdem Hery Suhatnoko menghimbau Pemerintah daerah dapat lebih mengawasi pembayaran pajak daerah, sehingga tidak terjadi kebocoran dari sektor pajak khususnya pembayaran jasa layanan hotel, restourant, obyek pariwisata,” Fraksi Nasdem menyarankan dalam kurangi kebocoran pendapatan, harus menggunakan sistem aplikasi digital, “terang Heri.
Lanjut Dikatakan Heri Suyatnoko, dalam membacakan saran dan masukan di paripurna Pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD TA 2025. “ fraksi Nasdem menghimbau agar pemda, pengawasan fasilitasi, serta pendampingan ADD, sehingga dana itu tepat sasaran, terhindar dari penyalahgunaan, “tuturnya.
Jurubicara Fraksi Nasdem, meminta setiap OPD dapat bekerja secara maksimal, untuk dapat memenuhi RAPBD, sehingga target PAD dapat terealisasi, “ jika memungkinkan setiap OPD dapat lampau Pendapat Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan, “ ujarnya.
Lurah Kelurahan Kertasari Laksanakan Monitoring Di Setiap Lokasi TPS Di Kelurahan Kertasari
Politisi Nasdem Asal Kemlagi Mojokerto juga menyampaikan, Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dapat melaksanakan pemerintahan yang transparan, efektif dan akuntabel mulai tahap perencanaan sampai pelaksanaan, sebagai upaya visi dan misi Pemkab Mojokerto tahun 2025. “ Pemkab Mojokerto harus menerapkan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien dari perencanaan hingga pelaksanaan,” kata Heri.
Forkopincam Pebayuran Melakukan Pengecekan Kesiapan Tempat Pemungutan Suara TPS
Perlu diketahui rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ayni Zuroh, didampingi wakil ketua DPRD H. Khoirul Amin, H. Winajat, dan Hartono juga hadir Bupati Ikfina Fahmawati dan wakil bupati Mojokerto Muhamad Al Barra , Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, kepala OPD, Camat dan Direktur RS dan Dirut BUMD Kabupaten Mojokerto (har)
