Keterangan foto : Sony Aris Mardiyanto, Ketua Umum FP JAMSOS saat menghadiri MUNAS VII FSPKEP di Jakarta
JAKARTA – Ketua Umum Forum Peserta Jaminan Sosial (FP JAMSOS), Sony Aris Mardyanto, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya Bapak Siruaya Utamawan, S.E., M.M., CACP., AAAK. sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) KSPI.
Siruaya Utamawan resmi terpilih dalam Forum Musyawarah Nasional (MUNAS) VII FSP KEP yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Oktober 2026 di Hotel Peninsula, Jakarta.
Sony Aris Mardyanto menyambut baik terpilihnya Siruaya yang dinilai sebagai sosok berpengalaman dan memiliki rekam jejak panjang dalam dunia ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
“Kami keluarga besar FP JAMSOS mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Bung Siruaya Utamawan sebagai Ketua Umum FSP KEP KSPI. Semoga amanah besar ini dapat dijalankan dengan penuh dedikasi dan keberpihakan kepada pekerja,” ujar Sony.
Sony berharap di bawah kepemimpinan Siruaya, FSP KEP KSPI akan semakin maju dan mampu membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan buruh di Indonesia.
“Kami berharap di bawah kepemimpinan beliau mampu menyejahterakan pekerja buruh, memperjuangkan hak-hak normatif, serta meningkatkan daya tawar pekerja di tengah tantangan hubungan industrial yang semakin kompleks,” tambahnya.
Selain itu, Sony juga menaruh harapan besar pada penguatan sistem jaminan sosial nasional. Menurutnya, pengalaman Siruaya di bidang jaminan sosial tidak perlu diragukan lagi.
“Kami juga berharap beliau mampu memberikan penguatan pada sistem jaminan sosial, sebagaimana pengalaman Bung Siruaya Utamawan tercatat pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, sehingga pengalaman beliau tidak diragukan lagi untuk memperjuangkan perlindungan jaminan sosial yang menyeluruh bagi pekerja dan keluarganya,” tegas Sony.
Sony menegaskan, FP JAMSOS siap bersinergi dan berkolaborasi dengan FSP KEP KSPI di bawah kepemimpinan baru untuk bersama-sama mendorong terwujudnya sistem jaminan sosial yang adil, berkelanjutan, dan melindungi seluruh pekerja Indonesia dari risiko sosial. (red)
