Seputarindonesia.co.id. Nias-
Rencana perubahan batas wilayah Desa khususnya pemindahan batas Wilayah Desa Dusun 2 Toba’a yang dulunya bagian dari Desa Dahana ke dalam wilayah Desa Sisarahili dan Desa Balale Toba’a, di Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memicu protes keras dari Masyarakat dan Aliansi Rakyat Nias Bersuara (ARNIS). Aliansi menilai proses yang digagas oleh Camat Bawolato bersifat sepihak, otoriter, dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah tersebut.
Ketua ARNIS Darwis Zendrato menyampaikan tanggapan tersebut ketika awak media meminta pandangan aliansi terhadap perkembangan terbaru rencana penyesuaian batas wilayah. Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil di tingkat kecamatan tidak dapat dianggap sah secara otomatis apabila tidak didasari pada hasil Musyawarah Desa (Musdes) yang sah, valid, serta diikuti dokumen Berita Acara resmi dari tingkat Desa, Jum’at (20/11/2026).
Darwis menjelaskan, hingga saat ini musyawarah dan persetujuan warga dari Desa‑Desa yang terdampak belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan administrasi. Pengambilan keputusan yang hanya berlangsung di tingkat kecamatan dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan pemaksaan kehendak sepihak oleh Camat Bawalato. Ia meminta keputusan tersebut dibatalkan demi hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap sejarah pembentukan Desa yang diwariskan Leluhur.
“Perubahan batas wilayah harus dimulai dari sosialisasi dan perencanaan yang matang di tingkat desa, memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan terukur, serta bebas dari benturan kepentingan pihak tertentu,” tegasnya Darwis.
ARNIS juga mengingatkan Camat Bawolato untuk menghormati penolakan yang disampaikan tokoh masyarakat desa terkait. Menurutnya, rencana yang dijalankan tanpa keterbukaan dapat menyinggung harga diri masyarakat dan melukai nilai kearifan lokal yang telah dijaga lintas generasi.
Mengingat isu ini sangat sensitif, ARNIS meminta Pemerintah Kecamatan Bawolato, Pemerintah Kabupaten Nias, DPRD Kabupaten Nias, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pusat, serta instansi vertikal terkait untuk bertindak hati‑hati, tidak gegabah, dan mengambil langkah yang sesuai aturan guna mencegah konflik sosial di tengah warga Desa Sisarahili, Desa Dahana, dan Desa Balale Toba’a.
Sampai berita ini ditayangkan, awak media belum menerima tanggapan resmi dari Camat Bawolato ketika diminta menjelaskan latar belakang mendadaknya rencana perubahan batas wilayah, dasar peraturan yang digunakan, serta pihak yang mengusulkan kebijakan tersebut.
(Aro Ndraha/red).








