MOJOKERTO, 11 November 2026 – Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Jalasutra turut menyoroti dugaan permasalahan pada proyek pembangunan jalan rabat beton di Dusun/Desa Purwojati, Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya proyek yang diduga dibiayai anggaran negara maupun anggaran Pemerintah Daerah ini sudah menuai kecurigaan dari kalangan warga, aktivis, dan awak media karena dinilai minim transparansi pengelolaan dana publik.
Berdasarkan hasil pantauan lapangan yang dilakukan sejumlah aktivis dan awak media, di lokasi pekerjaan tidak terpasang papan proyek yang seharusnya memuat informasi penting. Mulai dari sumber dana, total nilai anggaran, nama pelaksana pekerjaan, spesifikasi teknis pekerjaan, sampai batas waktu penyelesaian proyek tidak terlihat di lokasi. Padahal keberadaan papan informasi proyek merupakan syarat akuntabilitas agar masyarakat bisa mengawasi jalannya proyek yang menggunakan uang rakyat.
Masalah tidak berhenti di ketiadaan papan proyek. Muncul dugaan kualitas pekerjaan jalan cor tidak memenuhi standar. Warga menduga ketebalan cor beton di bawah ketentuan minimal 15 sentimeter. Selain itu, warga juga menduga proyek tersebut dimainkan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa.
“Kami sangat menyayangkan, jalan yang dibangun pakai uang rakyat ini tidak ada kejelasan datanya, tidak ada papan proyek, dan ada indikasi ketebalan cor tidak sesuai spesifikasi,” ujar salah satu warga Purwojati.
YBH Jalasutra bersama warga, aktivis, dan awak media meminta instansi berwenang yakni Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Dinas Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Kabupaten Mojokerto segera turun melakukan pemeriksaan mendalam ke lokasi proyek. Masyarakat meminta hasil audit diumumkan secara terbuka kepada warga Purwojati, guna mencegah terjadinya kerugian keuangan negara dan menjamin proyek jalan benar‑benar berkualitas untuk kepentingan warga.
Untuk keseimbangan pemberitaan, wartawan sudah berupaya menghubungi Pemerintah Desa Purwojati dan Kepala Desa Purwojati, Sugeng. Hingga berita ini tayang, pihak desa belum memberikan tanggapan resmi. Seluruh permasalahan yang disampaikan masih berupa dugaan dan menunggu hasil verifikasi dari instansi berwenang. (ri)








