Keterangan Foto ; Ketua Umum Pergunu KH Asep Saifudim Chalim MA.
MOJOKERTO ~ Prof Dr KH Asep Syaifuddin Chalim MA, gelar acara buka bersama di Masjid Pondok pesantren Internasional Amanatul Ummah, Desa Kembangbelor, Kecamatan Pacet Mojokerto, minggu malam, (23/3/2025).
Menjelang pendaftaran peserta disik baru (PPDB) tidak benar kalau sekolah SMP SMA/SMK masih tidak gratis, kalau masih ada SMP SMA/SMK tidak gratis maka itu kesalahan dari pengelolanya, jadi harus dituntut Kepala sekolahnya. Kalau nanti ada SMP SMA/SMK tidak gratis masyarakat akan berbondong-bondong, menuntut, mengapa tidak gratis, sebab kalau SMP SMA/SMK Negeri gurunya sudah dapat gaji dari negara, sudah dapat sertifikasi ditambah Impasing dan ditunjang BOS dan BOSDA, jadi tidak ada alasan untuk tidak gratis seratus persen.
Kalau sampai ada sekolahan yang masih menarik uang pangkal itu kesalahan mutlak dari pengelola sekalah, kalau masih terjadi, tidak gratis itu perlu dicurigai bahwa kepala sekolahnya untuk menduduki jabatannya dari membeli jabatan, sehingga dia akan mengembalikan uang modal dari pembelian jabatan.
Sekolah swasta SMA/SMK swasta harus gratis, karena ada BOS dan BOSDA, kecuali sekolah-sekolah yang jam pelajarannya lebih, seperti sekolah Fulday, dengan hari masuk fulday dari senin sampai sabtu (6 hari), masih diperbolehkan menarik sedikit, ini sekolahan swasta apalagi sekolahan Negeri,” jelas Romo Kiyai Asep.
Untuk sekolahan SD dan SMP di Kabupaten Mojokerto harus gratis tidak boleh menarik apapun, karena sudah ada BOS, tidak ada efesiansi dana, kecuali Madrasah Aliyah (MA)
Kasian sekalah MA, karena MA itu tidak mendapatkan BOSDA, karena payung hukum, sudah tidak mendapatkan BOSDA, BOS dari kementrian agama dipotong 400 ribu, dari 1.450.000,- tinggal 1.050.000, mazka dari itu saya menghimbau Gubernur jawa timur untuk memberi hibah 2 tahun sekali, untuk Madrasah Aliyah (MA). Karena sama-sama rakyat Jawa Timur, jangan sampai ada diskriminasi. Ini harus disuarakan karena kasian MA, perlu dapat perhatian dari Pemprof Jatim,” pinta KH Asep.
Kalaiu di Mojokerto untuk sekolah SD dan SMP ini tanggungjawab pemkab Mojokerto, itu harus gratis, sebab merka dapat gaji dapat sertifikasi dan dapat impasing sertifikasi dapat Bosnas juga. Kalau pada pemerintahan terdahulu SD dan SMP tidak gratis karena diduga ada jual beli jabatan, sehingga kepala-kepala Sekolah melakukan pengembalian pembelian jabatan. Sekaranag tidak ada jual beli jabatan, ini harus diketahui oleh masyarakat, kalau masih saja terjadi ada sekolah yang bayar masyarakat akan menuntut,” terangnya.
Untuk sekolah SMP, SMA/SMK Negeri dalam penerimaan siswa baru, dilarang menambah pagu kelas, selain yang ditetapkan oleh pemerintah, karena diduga melakukan penyelewengan dalam penerimaan siswa baru, seperti penerimaan siswa berbayar atau siwa titipan, ini tidak boleh terjadi,” pungkas Kiyai Asep.
