MOJOKERTO ~ Pengurus Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Mojokerto mengadakan rakor dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto di Ruang Satya Bina Karya (SBK). Jalan A Yani Kota Mojokerto, 12/02/2024.
Rapat koordinasi Pengurus Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Mojokerto, hari ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) pada Rabu, (12/2).
Agenda rapat koordinasi hari ini membahas penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan para kepala desa, sekaligus membahas rencana strategis terkait pelantikan pengurus PKD yang akan melibatkan Bupati Mojokerto setelah resmi dilantik.
Miftahuddin, Ketua PKD Kabupaten Mojokerto terpilih, menyampaikan bahwa agenda utama rapat ini adalah menjalin silaturahmi dengan pemerintah daerah serta membahas rencana pelantikan resmi pengurus PKD oleh Bupati Mojokerto.
“PKD tidak hanya berfungsi sebagai wadah persatuan para kepala desa, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepala desa. Kami bersepakat mengawal program-program pemda agar pelaksanaannya di tingkat desa berjalan efektif dan tepat sasaran,” ungkap Miftahuddin.
Ia menegaskan bahwa PKD akan menjadi forum utama untuk mengkoordinasikan aspirasi seluruh kepala desa di Kabupaten Mojokerto, sehingga mampu menghadirkan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa.
“Bagi kepala desa yang tidak bergabung dengan PKD, hal ini menunjukkan ketidaksiapan mereka untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan. Padahal, sinergi ini sangat penting demi kemajuan desanya masing-masing,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Endik Sugianto, Kepala Desa Pandanarum yang juga dikenal sebagai inisiator PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), menyampaikan permohonan maaf atas pembentukan organisasi profesi tandingan di periode kemarin. Ia menekankan pentingnya rekonsiliasi mulai sekarang demi persatuan para kepala desa.
“Setelah sebelumnya membentuk organisasi profesi yang berbeda, saya bersama Kades Mojodadi Agus Cemani menyadari bahwa perpecahan organisasi tersebut tidak membawa manfaat. Kami ingin menebus kesalahan tersebut dengan rekonsiliasi masif, menyatukan kembali para kepala desa dalam oragnisasi PKD ini,” ujar Endik.
Ia menambahkan bahwa kepala desa seharusnya tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan pemerintah, melainkan sebagai subjek utama dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.
Senada dengan Endik, Kades Mojodadi Agus Suprayitno, mantan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Mojokerto, menegaskan bahwa AKD secara resmi telah dibubarkan dan dilebur ke dalam PKD sejak 31 Januari 2025.
“Per tanggal tersebut, AKD resmi dibubarkan dan seluruh anggotanya telah bergabung ke PKD. Jika ada pihak yang masih mengatasnamakan AKD, itu jelas oknum yang tidak bertanggung jawab, karena AKD Kabupaten Mojokerto sudah tidak ada lagi,” tegas Agus.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, menegaskan pentingnya persatuan di kalangan kepala desa untuk menunjang efektivitas pemerintahan daerah.
Kades harus bersatu dalam satu wadah, yakni PKD. Hal ini penting untuk memperlancar koordinasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto ke depan,” ujar Teguh.
Ia menambahkan bahwa PKD harus menjadi satu-satunya forum wadah komunikasi kepala desa, tanpa adanya istilah atau organisasi lain yang dapat memecah belah.
“Yang ada hanya Paguyuban jangan ada istilah lain, Pemerintah desa adalah bagian integral dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi yang solid antara pemerintah desa dan pemerintah daerah akan mempermudah dalam penentuan kebijakan yang tepat untuk pembangunan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Teguh Gunarko juga mengumumkan jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih.
“Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Setelah itu, akan ada retreat kepala daerah yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025, Wakil Bupati bergabung pada tanggal 28-nya itu,” jelas Teguh.
Serah terima jabatan resmi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto direncanakan pada 3-4 Maret 2025 di Pendopo Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Tanggapan Pernyataan Kepala Dinas DPMD Rahmat Atong
Dengan pelantikan ini, diharapkan akan ada sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan kepala desa, khususnya dalam implementasi program-program strategis di tingkat desa.
Rakor sebagai langkah penting dalam memperkuat solidaritas dan sinergi antara kepala desa di Kabupaten Mojokerto. Dengan bersatunya para kepala desa dalam PKD, diharapkan akan tercipta komunikasi yang lebih efektif dan koordinasi yang lebih solid dalam mengawal program-program pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami berharap PKD dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh,” tutup Miftahuddin. (red).
