Seputarindonesia.co.id. Bandung-
Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) resmi menahan tersangka berinisial B.K., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024. Penahanan dilakukan pada Jumat (13/11/2026) setelah B.K. menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih enam jam.
Penetapan dan penahanan tersangka B.K.,tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum ) Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H.,melalui siaran pers tertulisnya, Jum”at (13/11/2016).
Kasi Penkum Kejati Jabar
Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H.,menjelaskan bahwa Penahanan tersangka B.K.
Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati Jabar Nomor PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026. Tersangka B.K. dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I A Bandung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026. Langkah ini diambil penyidik guna mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut.
Selain B.K., Kejati Jabar juga telah menetapkan satu tersangka lainnya, yakni D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta yang bertindak sebagai kontraktor pelaksana proyek. Namun, penahanan terhadap D.W.R. tidak dilakukan di Bandung karena yang bersangkutan tengah menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika, Papua Tengah. Tim penyidik diketahui telah memeriksa D.W.R. di Kejaksaan Negeri Mimika pada 10 hingga 11 November 2026 lalu.
Modus Jaminan Palsu dan Pencairan Fiktif:
Perkara ini bermula pada tahun 2024 saat UPI melaksanakan proyek pembangunan CWP-03 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Awalnya, nilai kontrak proyek yang dimenangkan oleh PT Arkindo ini sebesar Rp47,16 miliar dengan masa pengerjaan 210 hari kalender sejak 3 Juni 2024. Melalui adendum tambah kurang, nilai kontrak membengkak menjadi Rp52,48 miliar dengan batas waktu penyelesaian hingga 20 Januari 2025.
Dalam pelaksanaannya, tersangka D.W.R. diduga menyerahkan sejumlah dokumen jaminan tidak sah atau bodong yang mencatut nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri. Dokumen palsu tersebut mencakup jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga revisi jaminan pembayaran. Di sisi lain, tersangka B.K., selaku PPK diduga lalai karena tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak perbankan sebelum menandatangani kontrak.
Tak berhenti di situ, pengerjaan proyek di lapangan ternyata mengalami deviasi minus dan gagal rampung sesuai tenggat waktu. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bobot kuantitas pekerjaan yang terpasang hanya mencapai 75,34 persen, menyisakan kekurangan pekerjaan sebesar 24,66 persen. Meski progres fisik belum tuntas, tersangka B.K. tetap mencairkan pembayaran sebesar 100 persen dari nilai kontrak kepada pihak kontraktor.
Kerugian Negara Capai Rp25,9 Miliar:
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026, perbuatan kedua tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20 (Rp25,98 miliar).
Atas perbuatannya, tersangka B.K. dan D.W.R. disangkakan melanggar Primair Pasal 603 jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keduanya juga dijerat pasal Subsidiair Pasal 604 KUHP dengan juncto pasal yang sama. (Aro Ndraha/red).
