Seputarindonesia.co.id. Kalatra -Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltara dipimpin Aspidsus Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria, selaku Ketua Tim Penyidik telah melakukan tindakan Penyitaan dan Penyegelan terhadap 6 (enam) objek Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yg berlokasi di Desa Plaju dan Desa Tepian Kabupaten Nunukan.
Hal tersebut di sampaikan oleh
Kasi Penkum Kejati Kaltara
Andi Sugandi. D. Melaui siaran Persnya tertulisnya, Jum’at (13/1/2026).
Andi Sugandi. D. menjelaskan bahwa Penyitaan dan Penyegelan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : 180/O.5/fd.2/04/ 2026 tanggal 07 April 2026 Jo Surat Perintah Nomor : 314/O.5/fd.2/06/2026 tanggal 05 juni 2026 Jo Nomor : 658/O.5/fd.2/10/2026 tanggal 07 Oktober 2026 dan penetapan pengadilan yang merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang terus dilakukan setelah sebelumnya menetapkan dan menahan 2 (dua) orang tersangka atas nama TKSD (laki-laki/65 th) selaku Direktur Utama PT. Sebaung Sawit Plantation (PT. SSP) dan BF (perempuan/58 th) selaku Group Head PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk. / Bank Raya Agroniaga. Tbk).
Penyitaan dan penyegelan dilakukan dengan pemasangan plang dibeberapa tempat dengan, yaitu :
1● Lokasi HGU Sawit No.12 dengan luasan 8.278 H di Desa Plaju;
2● Lokasi HGU Sawit No. 13 dengan luasan 402.51 H di Desa Tepian;
3● Lokasi HGU Sawit No. 21 dengan luasan 51.96 H di Desa Tepian;
4● Lokasi HGU No. 22 dengan luasan 60.69 H di Desa Tepian;
5● Lokasi HGU No. 23 dengan luasan 35.95H di Desa Tepian;
6● Lokasi HGU No. 24 dengan luasan 14.12 Ha di Desa Tepian.
Labih lanjut Andi Sugandi.D. menjelaskan bahwa tindakan upaya paksa berupa penyitaan dan penyegelan terhadap lokasi HGU tersebut dilakukan guna memperkuat alat bukti maupun barang bukti yang berkaitan dengan penanganan perkara dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT. Bank Raya Agroniaga Tbk (dahulu PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga. Tbk) kepada PT. Sebaung Sawit Plantation sejak tahun 2017 hingga 2025 yang diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara, tuturnya. (Aro Ndraha/red).








