SIDOARJO – Gelombang aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Bea Cukai Kanwil Jawa Timur I kembali berlanjut. Dalam Aksi Jilid IV, tiga elemen lembaga swadaya masyarakat (LSM), yakni DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Pamekasan, LSM Gerakan Masyarakat Bersatu (GMB), serta Gerakan Aspirasi Pemuda Madura (GAPM) Jawa Timur, menyampaikan protes dengan cara yang tidak biasa.
Ketiga elemen tersebut membawa karangan bunga dan sebuah keranda sebagai simbol kekecewaan mendalam terhadap sikap Kepala Bea Cukai Kanwil Jawa Timur I. Simbol tersebut menggambarkan apa yang mereka sebut sebagai **matinya hati nurani dan kepekaan seorang pimpinan terhadap aspirasi masyarakat yang selama ini disampaikan melalui aksi demonstrasi.**
Aksi simbolik tersebut bukan tanpa alasan. Hingga pelaksanaan Aksi Jilid IV, massa mengaku belum pernah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Kepala Bea Cukai Kanwil Jawa Timur I.
Slamet Riyadi selaku Ketua Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pimpinan Bea Cukai Kanwil Jawa Timur I yang dinilai tidak menunjukkan respons langsung terhadap rangkaian aksi yang telah dilakukan.
“Kami sangat kecewa. Sejak Aksi Jilid I, Jilid II, Jilid III hingga sekarang Jilid IV, Kepala Bea Cukai Kanwil Jawa Timur I tidak pernah berani menemui massa aksi. Lantas, kepada siapa lagi kami harus menyampaikan aspirasi ini jika seorang pimpinan saja tidak bersedia menemui masyarakat?” ungkap Slamet Riyadi.
Menurutnya, kehadiran massa aksi bukan semata-mata untuk melakukan demonstrasi, melainkan membawa persoalan dan tuntutan yang membutuhkan perhatian serta jawaban dari pihak yang memiliki kewenangan.
Karangan bunga dan keranda yang dibawa dalam aksi tersebut menjadi pesan simbolik bahwa para peserta aksi menilai komunikasi, kepedulian, dan keberanian seorang pimpinan dalam merespons aspirasi publik sedang dipertanyakan.
Slamet menegaskan, pihaknya berharap Kepala Bea Cukai Kanwil Jawa Timur I tidak terus menghindari ruang dialog. Sebab, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat semestinya mendapatkan tanggapan yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak berhenti pada Aksi Jilid IV, ketiga elemen tersebut memastikan akan kembali menggelar **Aksi Jilid V** sebagai bentuk kelanjutan penyampaian aspirasi sekaligus peningkatan langkah advokasi.
Dalam agenda Aksi Jilid V mendatang, mereka berencana menyampaikan laporan resmi terkait persoalan yang menjadi tuntutan massa, dengan pihak Kepala Bea Cukai Kanwil Jawa Timur I dan Kepala Bea Cukai Madura sebagai pihak yang menjadi perhatian dalam laporan tersebut.
Rencana penyampaian laporan akan ditujukan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pusat. Sementara itu, tembusan laporan juga direncanakan disampaikan kepada Mabes Polri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Langkah tersebut dimaksudkan agar persoalan yang selama ini disuarakan tidak hanya berhenti pada demonstrasi di tingkat wilayah, tetapi juga mendapatkan perhatian, pemeriksaan, dan tindak lanjut dari lembaga berwenang sesuai tugas dan kewenangannya.
Selain menyiapkan langkah pelaporan, dalam Aksi Jilid V mendatang massa juga berencana mendirikan terop sebagai pusat koordinasi dan konsolidasi aksi.
Tidak hanya itu, mereka juga akan membuka penggalangan dana secara sukarela dan terbuka. Penggalangan dana tersebut dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk membantu menunjang kebutuhan operasional kegiatan peninjauan dan pemeriksaan lapangan oleh Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I bersama jajaran terkait ke wilayah Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.
Langkah tersebut berkaitan dengan rencana tindak lanjut terhadap **37 PR yang telah diajukan**, yang diharapkan dapat diperiksa, diklarifikasi, dan ditinjau secara langsung oleh pihak Bea Cukai di wilayah Madura.
Massa berharap persoalan yang telah berulang kali disampaikan tidak hanya menjadi pembahasan di meja audiensi, tetapi juga ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan secara nyata.
Terkait rencana penggalangan dana tersebut, pelaksanaannya akan mengedepankan prinsip sukarela, transparansi, dan pertanggungjawaban, serta dikoordinasikan melalui mekanisme resmi dengan instansi terkait.
Aksi Jilid IV menjadi penanda bahwa perjuangan ketiga elemen tersebut belum selesai. Mereka berharap pihak Bea Cukai Kanwil Jawa Timur I segera membuka ruang komunikasi dan memberikan respons konkret terhadap tuntutan yang telah berulang kali disampaikan.
Bagi para peserta aksi, persoalan ini bukan lagi sekadar tentang berapa kali demonstrasi digelar, melainkan tentang kesediaan seorang pejabat publik untuk mendengar, menemui, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Dengan rencana Aksi Jilid V, pelaporan ke sejumlah lembaga negara, serta agenda peninjauan langsung ke wilayah Madura, ketiga elemen tersebut menegaskan bahwa upaya mengawal persoalan ini akan terus dilanjutkan sampai memperoleh kejelasan dan tindak lanjut dari pihak yang berwenang.
