News  

Sosialisasi Pembaruan HGU Sugih Mukti Halimun di Desa Sirnajaya Berjalan Lancar, Legalitas Penggarap Masih Diproses

SUKABUMI – Sosialisasi rencana pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugih Mukti Halimun di Desa Sirnajaya, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, berlangsung lancar dan kondusif. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat penggarap yang dinilai kooperatif dalam menerima penjelasan dari pihak perusahaan.

Dalam sosialisasi tersebut, informasi mengenai maksud dan tujuan pembaruan HGU disampaikan kepada masyarakat. Pihak pemerintah desa menilai warga dapat menerima penjelasan perusahaan dengan baik tanpa adanya penolakan dalam kegiatan tersebut.

Kepala Desa Sirnajaya, Sudirman, menyampaikan bahwa masyarakat penggarap mengikuti kegiatan secara kooperatif. Menurutnya, warga Desa Sirnajaya selama ini memiliki kepatuhan terhadap pemerintah desa sehingga proses penyampaian informasi dapat berjalan dengan baik.

Meski demikian, persoalan legalitas dan kepastian luas lahan garapan masih menjadi bagian yang perlu ditindaklanjuti,” bebernya.

Dalam pembahasan tersebut, diperkirakan terdapat sekitar 350 hektare lahan garapan yang perlu dipastikan kembali melalui pengukuran dan pendataan di lapangan. Pihak perusahaan akan melakukan evaluasi untuk mengetahui luasan riil lahan yang selama ini dikuasai masing-masing penggarap.

Sri Ayu Mulyani mengungkapkan ,” ia mengaku selaku notaris/PPAT yang ditunjuk atau dilibatkan oleh pihak perusahaan disebut akan membantu proses pengurusan legalitas sesuai dengan hasil pendataan dan ketentuan yang berlaku,” Sri Ayu Mulyani (PPAT Notaris) ucapnya.

Sementara itu Sudirman Kepala Desa Sirnajaya mengatakan,” untuk informasi yang disampaikan dalam sosialisasi, lahan HGU Sugih Mukti Halimun di Desa Sirnajaya sebelumnya tercatat sekitar 145 hektare dan telah masuk dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Adapun sisa lahan yang diperkirakan masih berkaitan dengan penguasaan perusahaan saat ini sekitar 20 hektare,” imbuhnya.

Kepala Desa Sirnajaya, Sudirman, selanjutnya menyampaikan bahwa pemerintah desa akan melakukan pendataan terhadap masing-masing penggarap untuk mengetahui identitas, luas, serta lokasi lahan yang dikuasai.

Pendataan tersebut dinilai penting agar terdapat kejelasan mengenai kondisi penguasaan lahan di lapangan dan menjadi bahan tindak lanjut dalam proses pembaruan HGU,” ucapnya.

Kemudian ia mengatakan,” Terkait aktivitas masyarakat di lahan garapan, untuk sementara para penggarap masih diperbolehkan menjalankan kegiatan penggarapan selama proses pembaruan HGU berlangsung.

Kondisi ini menjadi perhatian penting agar proses administrasi dan pembaruan HGU tidak mengabaikan keberadaan masyarakat yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonominya dari lahan tersebut,” tandasnya.

Dengan berlangsungnya sosialisasi secara kondusif, diharapkan komunikasi antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat penggarap terus terjalin. Namun, kepastian legalitas, hasil pengukuran, serta kejelasan status penguasaan lahan tetap menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum.

Kemudian di tengah Sosialisasi H.Sihabudin, menjelaskan bahwa rencana Perusahaan tercatat mengajukan pembaruan HGU seluas 330,47 hektare dari luas HGU awal yang diterbitkan pada 1968 sebesar 754,0757 hektare.

Dalam dokumen berjudul Rencana Pengajuan Luasan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugih Mukti Halimun, tercatat HGU awal memiliki Nomor 15/HGU/BPN/1968 dengan luas 754,0757 hektare.

Dari total luasan tersebut, perusahaan mencatat sebanyak 373,9 hektare telah dikeluarkan atau didistribusikan untuk sejumlah kepentingan. Di antaranya Yayasan Rumah Sakit Islam Sukabumi 22,6 hektare, Lapas Kemenkumham RI 10 hektare, SMA Negeri 1 Warungkiara 1,3 hektare, program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 320 hektare, Mako Brimob Jawa Barat 10 hektare, serta Koperasi Terimakasih Indonesia Raya 10 hektare.

Selain itu, terdapat rencana distribusi lahan selanjutnya seluas 49,7 hektare, yang meliputi 28,7 hektare untuk Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2 hektare untuk Pasar Cigombong Trade Center, serta 19 hektare untuk pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Sementara itu, sisa luasan yang dicantumkan dalam permohonan pembaruan HGU mencapai 330,47 hektare dengan peruntukan komoditas karet dan komoditas lainnya,” ia membeberkan.

Masyarakat pun diharapkan memperoleh kepastian mengenai hak dan kedudukannya dalam proses pembaruan HGU PT Sugih Mukti Halimun tersebut,” tutup

Reporter : Muhtar Bt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *