News  

Petani Sukaharja Tak Hadiri Sosialisasi Pembaruan HGU, Diduga Khawatir Kehilangan Lahan Garapan

SUKABUMI – Ketidakhadiran para petani dalam kegiatan sosialisasi pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi sorotan. Sikap tersebut diduga bukan tanpa alasan. Para petani disebut telah memahami status tanah yang selama ini mereka kelola serta mengetahui bahwa sosialisasi tersebut merupakan bagian dari tahapan pembaruan HGU. Pada 11/11/2026.

Menurut keterangan Feri Permana, ketidakhadiran petani perlu dimaklumi karena masyarakat dinilai sudah semakin memahami persoalan agraria yang selama ini terjadi. Mereka menyadari bahwa tanah yang dikelola merupakan tanah negara, sementara lahan tersebut menjadi tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai petani, bebernya.

Feri Permana menilai, masyarakat tidak ingin kembali terjebak dalam persoalan yang sama. Terlebih, apabila pembaruan HGU dilakukan, muncul kekhawatiran petani tidak lagi memiliki akses untuk menggarap lahan pertanian.

“Untuk urusan pertanian, masyarakat membutuhkan lahan. Kalau HGU diperbarui, masyarakat dikhawatirkan tidak mempunyai alas atau lahan untuk menjadi petani. Sehebat apa pun petani, tanpa lahan bukan petani,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti prosedur pembaruan maupun perpanjangan HGU yang disebut telah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukabumi.

Menurutnya, proses tersebut memiliki tahapan yang perlu memperhatikan keterlibatan pihak penggarap, pemerintah desa, hingga kecamatan. Karena itu, sosialisasi dinilai menjadi bagian penting dari rangkaian proses pembaruan HGU.

Namun, para petani disebut sudah memahami bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan proses pembaruan hak atas tanah. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa ketidakhadiran mereka merupakan bentuk kehati-hatian, bahkan kemungkinan sikap penolakan terhadap pembaruan HGU.

“Para petani sekarang sudah cerdas dan mengetahui bahwa ini bagian dari tahapan pembaruan. Sehingga mereka tidak hadir mengikuti tahapan ini. Artinya, mungkin saja para petani menolak,” tegasnya.

Persoalan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.

Pemerintah daerah dan pihak perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi pembaruan HGU, tetapi juga membuka ruang dialog dengan masyarakat penggarap.

Kejelasan status lahan, transparansi prosedur, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat menjadi hal penting agar proses pembaruan HGU tidak memicu persoalan agraria baru, tutup.

Reporter : Muhtar B

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *