News  

DPC Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Sukabumi Soroti Penambahan Anggaran Lanjutan Rp1,6 Miliar Untuk Pembangunan Masjid Al-Afgani Cisayar, Desak Dinas Perkim Buka-Bukaan!

Sukabumi. Jawa Barat, seputarindonesia.co.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Sukabumi secara resmi melayangkan surat permohonan konfirmasi dan klarifikasi bernomor S.114/DPC-LIN/SMI/X/2026 kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kabupaten Sukabumi. Surat tersebut mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran serta progres fisik pembangunan sarana Masjid Al-Afgani Cisayar yang kembali berlanjut dengan digontorkannya alokasi dana baru.

Berdasarkan investigasi dan data yang dihimpun oleh DPC LIN Kabupaten Sukabumi, proyek pembangunan rumah ibadah ini telah menyerap anggaran secara bertahap dari tahun ke tahun. Tercatat, anggaran awal digelontorkan pada tahun 2021 sebesar Rp1.890.221.000, disusul anggaran berikutnya pada tahun 2022 sebesar Rp1.711.573.635,89. Kini, di tahun 2026, Dinas Perkim kembali meluncurkan anggaran lanjutan sebesar Rp1.604.360.000,00.

Dengan dikucurnya anggaran lanjutan bernilai fantastis tersebut, DPC LIN Kabupaten Sukabumi mendesak transparansi penuh agar alokasi dana baru ini benar-benar tepat sasaran dan teruji secara objektif. Terlebih, lembaga pengawas turut menyoroti adanya informasi mengenai indikasi temuan LHP BPK/APIP terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR) senilai Rp412.275.386,52 yang perlu mendapatkan kejelasan status penyelesaiannya.

Ketua DPC LIN Kabupaten Sukabumi, Muhamad Dasep, didampingi Sekretaris Jenderal Jamil Setiawan, menyayangkan sikap Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi yang terkesan bungkam dan belum memberikan jawaban resmi serta transparan atas surat klarifikasi yang telah dikirimkan. Padahal, surat tersebut mengusung 10 poin substansial mendesak, di antaranya:

  1. Perencanaan Awal & Dasar Kebutuhan: Mempertanyakan dasar penetapan anggaran jumbo tahun 2021 dan 2022 yang tidak terintegrasi dengan baik hingga membutuhkan penambahan anggaran berulang.
  2. Rekapitulasi Keuangan vs Progres Fisik: Meminta rincian pagu anggaran, nilai kontrak, pembayaran, serta persentase fisik terpasang guna menguji potensi selisih atau ketidaksesuaian volume.
  3. Rekonsiliasi Volume Pekerjaan: Meminta matriks rekonsiliasi item pekerjaan guna memastikan anggaran lanjutan 2026 bukan merupakan pembayaran ganda atas item yang sudah dibiayai pada tahun 2021–2022.
  4. Dasar Objektif Anggaran 2026: Meminta RAB rinci, gambar teknis, dan berita acara pemeriksaan fisik yang menjadi dasar pengesahan anggaran lanjutan sebesar Rp1,6 Miliar lebih.
  5. Evaluasi Hambatan Pembangunan Sebelumnya: Mempertanyakan penyebab belum tuntasnya tahapan sebelumnya selama dua tahun anggaran berjalan dan dokumen evaluasi resminya.
  6. Mekanisme Pencegahan Penganggaran Ulang: Meminta jaminan konkret agar tidak terjadi duplikasi mata anggaran dan pemborosan uang negara pada kucuran dana terbaru.
  7. Baseline Progres Fisik & Target Rampung: Mempertanyakan persentase riil di lapangan serta kepastian kapan masjid tersebut bisa diserahterimakan dan digunakan sepenuhnya oleh masyarakat.
  8. Pertanggungjawaban Para Pihak: Meminta identitas dan evaluasi kinerja Penyedia Jasa, PPK, Konsultan Perencana, hingga Konsultan Pengawas.
  9. Status Temuan TGR BPK: Meminta kejelasan status hukum dan penyelesaian pengembalian kerugian negara senilai Rp412.275.386,52 yang dikaitkan dengan proyek ini.
  10. Jaminan Mutu & Kontrak: Menuntut adanya sistem pengendalian yang ketat agar anggaran lanjutan benar-benar menghasilkan bangunan yang tuntas, berkualitas, dan akuntabel.

DPC LIN Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa penyampaian permohonan informasi dan pengawasan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Sikap bungkam dan lambatnya respons dari Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi dalam menjawab substansi surat konfirmasi ini akan kami jadikan dasar bukti tambahan. Meskipun demikian, segala dugaan dan indikasi yang kami sampaikan ini tidak lepas dari asas praduga tak bersalah hingga terbukti secara sah dan meyakinkan melalui mekanisme pemeriksaan resmi dan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik dan jawaban transparan, kami akan resmi memboyong data temuan ini kepada institusi penegak hukum yang berwenang,” tegas Muhamad Dasep.

Langkah ini diambil demi menyelamatkan keuangan negara sekaligus memastikan hak masyarakat Cisayar untuk mendapatkan fasilitas sarana ibadah yang layak dapat segera terwujud secara transparan, tepat guna, dan akuntabel.

 

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *