JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Mohammad Habibur Rochman, angkat bicara terkait beredarnya informasi di media sosial yang mencatut nama serta fotonya dalam kasus pemblokiran rekening seorang warga Pati, Jawa Tengah. Ia menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan sedikit pun dengan peristiwa tersebut.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026), Habibur menyayangkan penyalahgunaan foto dirinya mengenakan seragam PDH Partai NasDem yang disebarkan di berbagai unggahan daring. Hal itu menimbulkan anggapan keliru di masyarakat seolah-olah dialah pihak yang melaporkan hingga rekening warga tersebut diblokir.
“Pencatutan tersebut membuat masyarakat seolah-olah menganggap dirinya sebagai pihak yang melaporkan warga Pati hingga rekeningnya diblokir. Yang menjadi keresahan saya, banyak sekali di media sosial akun-akun yang membagikan berita itu menggunakan wajah saya,” tegasnya.
Dibiarkan Awalnya, Kini Semakin Meluas
Habibur mengaku sempat memaklumi serangan dari sejumlah akun media sosial karena mengira sekadar kesalahan identitas. Namun penyebaran informasi terus meluas dan semakin masif menggunakan fotonya, sehingga dirinya terpaksa memberikan klarifikasi resmi.
“Saya juga kaget kenapa tiba-tiba diserang. Awalnya saya biarkan karena merasa tidak melakukan apa-apa dan saya bukan orang yang dimaksud,” ungkapnya.
Bukan dari Pati, Dapil VIII Jawa Timur
Habibur memastikan dirinya tidak pernah meminta maupun menginstruksikan pemblokiran rekening pihak manapun, termasuk berkomunikasi dengan perbankan maupun aparat penegak hukum terkait persoalan tersebut. Kemungkinan besar kesalahan ini muncul karena kemiripan nama.
Ia juga menegaskan:
“Saya bukan anggota DPRD Pati maupun DPR RI dapil Pati. Saya anggota DPR RI dari Dapil VIII Jawa Timur, meliputi Kabupaten/Kota Mojokerto, Jombang, Nganjuk, serta Kabupaten/Kota Madiun.”
Imbauan Waspada Informasi Media Sosial
Atas kejadian ini, Habibur meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Klarifikasi penting dilakukan agar tidak terus-menerus terjadi kesalahan identitas yang merugikan pihak yang tidak bersalah.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Pati mempertanyakan pemblokiran rekening yang digunakan untuk menampung donasi masyarakat guna menunjang aksi unjuk rasa rencananya 27 Agustus 2026. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) meminta pihak bank dan kepolisian menjelaskan secara terbuka alasan pemblokiran tersebut. (red)
