Sukabumi. Jawa Barat, seputarindonesia.co.id – Penggunaan anggaran Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, tahun anggaran 2022 kini menjadi perhatian. Kepala Desa Warungkiara, Ade Suherdi, mempertanyakan kejelasan realisasi dua jenis kegiatan ketahanan pangan, yakni penggemukan domba dan budidaya ikan. Selasa 10/11/2026.
Ade Suherdi mengungkapkan, pada tahun 2022 alokasi anggaran ketahanan pangan diperkirakan mencapai Rp200 juta. Saat itu, Dana Desa yang diterima masih berada di kisaran Rp1,3 miliar.
Menurut Ade, program ketahanan pangan tidak hanya diperuntukkan bagi pengadaan sekitar 40 ekor domba beserta kandangnya, tetapi juga mencakup kegiatan budidaya ikan.
Namun, keberadaan program budidaya ikan justru menjadi salah satu hal yang dipertanyakannya. Ia ingin mengetahui secara jelas di mana kegiatan tersebut direalisasikan, berapa anggaran yang digunakan, serta siapa pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksananya.
“Ketahanan pangan bukan hanya penggemukan domba. Ada juga budidaya ikan. Nah, yang saya pertanyakan, budidaya ikannya di mana, anggarannya berapa, dan siapa pelaksananya?” ungkap Ade.
Ade menjelaskan, pada tahun 2022 dirinya masih menjabat sebagai Kaur Kesra sekaligus menjadi bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sementara itu, jabatan kepala desa saat itu dipegang oleh H. Panpan.
Persoalan lain yang turut disorot adalah pengadaan ternak domba. Ade mengaku pernah menolak kedatangan domba karena jumlah dan komposisi ternak yang didatangkan dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi perencanaan kegiatan.
Ia menjelaskan, konsep awal program ketahanan pangan tersebut adalah penggemukan domba, bukan pengembangbiakan. Dengan demikian, jumlah domba jantan semestinya lebih banyak dibandingkan domba betina.
Namun, berdasarkan keterangannya, dari 40 ekor domba yang didatangkan, sebanyak 37 ekor merupakan domba betina dan hanya 7 ekor domba jantan.
“Seharusnya terbalik, 37 ekor domba jantan dan 7 ekor betina. Karena dari awal perencanaannya adalah penggemukan, bukan pengembangbiakan,” tegasnya Ade Suherdi.
Ade juga menyebutkan bahwa pengadaan domba saat itu dilakukan oleh H. Panpan yang berkoordinasi dengan seseorang bernama Rijal. Ia mengatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut hadir dalam proses realisasi kegiatan dan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan juga tersedia.
Pernyataan tersebut membuka sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara transparan. Apakah seluruh kegiatan ketahanan pangan tahun 2022 telah direalisasikan sesuai perencanaan? Bagaimana pertanggungjawaban anggaran budidaya ikan? Dan apakah pengadaan domba telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen perencanaan?
Persoalan ini penting untuk ditelusuri karena Dana Desa merupakan anggaran publik yang penggunaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar diwujudkan dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi ketahanan pangan desa.
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, pihak mantan Kepala Desa Warungkiara, TPK tahun 2022, pihak yang disebut dalam proses pengadaan, serta BPD perlu dimintai klarifikasi mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut.
Transparansi bukan sekadar menunjukkan dokumentasi kegiatan, melainkan juga memastikan kesesuaian antara perencanaan, anggaran, realisasi, dan manfaat yang diterima masyarakat. Tutup
(Muhtar BT)
