Seputarindonesia.co.id.Jakarta-
Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Bareskrim Polri melakukan langkah strategis melalui transformasi digital sistem pemberian bantuan penyidikan guna mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Inisiatif ini tertuang dalam proyek perubahan bertajuk “Transformasi Peran Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Melalui Penguatan Sistem Pemberian Bantuan Penyidikan Guna Mendukung Implementasi KUHAP 2025”,Senin (09/11/2026).
Proyek ini diinisiasi oleh Kasubbagbinsis Bagbanops Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, AKBP Bagas Windigo, S.I.K., sebagai bagian dari persyaratan kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI/Rajawali Tahun 2026 di Pusdikmin Lemdiklat Polri.
Langkah ini dilatarbelakangi luasnya cakupan tugas Biro Korwas PPNS yang harus mengoordinasikan, mengawasi, dan membina sekitar 18.278 personel PPNS di 42 kementerian, lembaga, dan badan di seluruh Indonesia — di tengah keterbatasan jumlah personel yang menangani puluhan ribu output pekerjaan setiap tahun.
Dalam kurun waktu 60 hari, proyek ini telah menghasilkan empat capaian strategis: pertama, penyusunan draf Peraturan Kabareskrim dan Standar Operasional Prosedur mengenai tata cara pemberian bantuan penyidikan yang diselaraskan dengan ketentuan KUHAP 2025. Kedua, pengembangan fitur bantuan penyidikan terintegrasi dalam aplikasi e-PPNS Presisi untuk mempermudah verifikasi, pelacakan dokumen, serta otorisasi tindakan hukum secara real-time. Ketiga, sosialisasi daring kepada seluruh 42 kementerian, lembaga, dan badan terkait. Keempat, penyediaan buku manual serta 26 judul video tutorial bagi para pengguna di berbagai instansi.
Proyek ini didukung penuh oleh Karokorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Edy Suranta Sitepu, S.I.K., M.H., selaku sponsor, serta Kabagbanops Kombes Pol. Suryo Aji, S.I.K., selaku mentor. Pengembangannya juga melibatkan pemangku kepentingan eksternal, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta kalangan akademisi.
Transformasi ini diharapkan mampu mengubah pola kerja konvensional menjadi sistem yang terintegrasi, transparan, berbasis data, dan akuntabel. Pada akhirnya, penguatan sistem pemberian bantuan penyidikan ini akan meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS, memperkuat sinergi antarinstansi, serta mewujudkan tata kelola penyidikan yang profesional dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat sejalan dengan implementasi KUHAP 2025.
(Aro Ndraha/red).
