Teks foto : Hery Suyatnoko, S.E. anggota DPRD Kabupaten Mojokerto
MOJOKERTO – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Hery Suyatnoko, menegaskan pentingnya langkah strategis yang komprehensif dalam menumbuhkembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Mojokerto. Sektor UMKM dinilai sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang membutuhkan dukungan nyata melalui sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Hery Suyatnoko, penguatan UMKM tidak bisa berjalan secara parsial. Diperlukan kolaborasi erat dan terintegrasi antara Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Disbudporapar, serta Diskominfo guna mencipatakan ekosistem usaha yang tangguh, modern, dan berdaya saing tinggi.
Termasuk 4 Pilar Strategi untuk menumbuhkembangkan UMKM, Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto merumuskan beberapa arah Rencana Strategis (Renstra) yang berfokus pada empat pilar utama pengembangan UMKM. Yaitu,
Peningkatan Kualitas Produk dan Standardisasi (Disperindag): Pendampingan intensif terkait perizinan usaha, standarisasi mutu, pengemasan (packaging) yang menarik, hingga pembukaan akses bahan baku agar produk lokal mampu menembus pasar modern.
Penguatan Kapasitas SDM dan Akses Pembiayaan (Dinas Koperasi & UKM): Pelatihan manajemen keuangan, tata kelola bisnis berbasis digital, serta fasilitasi kemudahan akses permodalan melalui sinergi dengan lembaga keuangan formal maupun program KUR.
Integrasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudporapar): Mengintegrasikan produk UMKM (kuliner, kriya, dan fesyen) ke dalam berbagai event pariwisata, pusat oleh-oleh, serta destinasi wisata unggulan di Kabupaten Mojokerto untuk memperluas pangsa pasar wisatawan.
Digitalisasi dan Pemasaran Luas (Diskominfo). Mendorong transformasi digital UMKM melalui pelatihan digital marketing, pemanfaatan e-commerce, serta penyediaan infrastruktur internet dan branding daerah berbasis teknologi informasi.
Sinergi Lintas Dinas sebagai Kunci Keberhasilan
Hery Suyatnoko menekankan bahwa masing-masing dinas memiliki peran krusial yang saling melengkapi dalam rantai pasok ekonomi kerakyatan:
”Kolaborasi adalah kunci. Dinas Perindustrian dan Perdagangan fokus pada produksi dan pasar. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM memperkuat kelembagaan dan modal; Disbudporapar membuka etalase melalui pariwisata; sementara Kominfo mempercepat digitalisasinya. Jika keempat pilar ini berjalan seirama, UMKM Mojokerto pasti naik kelas.” Jelasnya.
DPRD Kabupaten Mojokerto Komisi II berkomitmen untuk terus mengawal program-program kerakyatan ini melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, Rabu (2/9/2026).(rh)
