JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebutkan, Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron sepantasnya tidak diundang menghadiri Pembukaan Hari Peringatan Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).
Sebagai informasi, kehadiran Latif dalam acara yang digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya itu menjadi sorotan. Sebab, Latif telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan lelang jabatan. Sementara, acara itu dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri.
Kalau sudah tahu statusnya tersangka sepantasnya tidak perlu diundang,” kata Nawawi.
Nawawi mengaku tidak begitu mengetahui persoalan undangan yang dilayangkan kepada Latif. Namun, kata Nawawi, jika Latif telanjur diundang maka perlu dicantumkan catatan bahwa ia tidak harus datang ke acara itu.
Undangan bisa dihadiri oleh pejabat lain yang mewakili bupati.
“Cukup diwakilkan pada pejabat lainnya. Ngapain nambah-nambah ruwet,” tutur Nawawi, saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/12/2022).
Terpisah, Wakil Ketua KPK lainnya, Nurul Ghufron, mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan kehadiran latif pada acara Pembukaan Hakordia.
Selama belum ada upaya paksa maka statusnya sebagai bupati tidak boleh kemudian dikurangi hak-haknya, termasuk untuk diundang dalam kegiatan Hakordia di Jawa Timur,” ujar Ghufron, di sela acara malam penghargaan Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2022, Jakarta, Sabtu (3/12/2022), seperti dilansir dari Kompas TV.
Menanggapi pemberitaan persoalan beda pendapat antara kedua Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron, Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menilai di internal Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sejalan dalam pandangan hukum.
Seharusnya sesama anggota KPK saling satu pendapat dalam pembahasan penegakan hukum di Indonesia agar terlihat publik bahwa Lembaga anti korupsi pada KPK selaras dan searah dalam menjalankan tugas negara.
“Kalau sudah beda pendapat seperti ini, Seca tidak langsung sudah mempermalukan Ketua KPK Firli Bahuri,” Kata Hosen.
Diyakini Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron hadir di acara Harkodia pastinya mendapatkan undangan dari Pemprov Jawa timur. Dan tidak mungkin tanpa adanya undangan khusus beliau hadir ikut serta memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.
Karena anggapan kaum elit politik, jika bupati Bangkalan mendapat undangan Harkodia namun tidak menghadirinya, tidak menutup kemungkinan dalam benak mereka pasti bicara; bahwa Bupati Bangkalan merasa takut dan bersalah.
Maka dari itu Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menghadiri acara tersebut dan kebetulan juga hadir dalam Harkodia Ketua KPK Firli Bahuri.
“Menurut kami, hadirnya Ketua KPK dan Bupati Bangkalan itu bukan persoalan yang harus dipermasalahkan, dan sudah wajar jika pimpinan Lembaga Anti Korupsi hadir di HAKORDIA yang bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya Jawa timur, Kamis (1/12/2022) lalu,” Ungkap Aktivis KAKI, Selasa 6 Desember 2022.
Penulis :
