Makassar, Sulsel – Pembangunan Perumahan Nurfitriyani 2 yang berlokasi di Jalan Karungrung Asri Utama, Kota Makassar, menjadi sorotan. Perumahan tersebut diduga tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan syarat wajib sebelum melakukan pembangunan.
Pantauan Daeng Tarang salah satu anggota Lembaga Investasi Negara (LIN) di lokasi, pembangunan perumahan tersebut terus berjalan dan bahkan beberapa unit rumah sudah mulai dipasarkan dan dibangun, meskipun diduga belum mengantongi PBG dari Pemerintah Kota Makassar.
“Pembangunan Perumahan Nurfitriyani 2 itu sudah berjalan. Tukang kerja setiap hari. Tapi kami dengar izin PBG-nya diduga belum ada. Kok bisa membangun dulu baru urus izin? Ini kan melanggar aturan,” ujar anggota LIN dan salah seorang warga sekitar Jalan Karungrung Asri Utama yang meminta namanya tidak disebutkan, Minggu (15/11/2026).
Warga juga mengeluhkan dampak dari pembangunan perumahan yang diduga tidak berizin tersebut. Mulai dari jalan lingkungan yang rusak akibat dilalui truk material, dan mengkhawatirkan banjir saat hujan karena diduga tidak ada perencanaan drainase dan AMDAL yang jelas.
“Kami sudah komplain ke developer, tapi tidak ditanggapi. Kami curiga karena tidak ada PBG, makanya pembangunan asal-asalan, tidak sesuai aturan tata ruang,” ucap daeng Tarang.
Ia juga akan mendesak agar Dinas Penataan Ruang dan Dinas PTSP Kota Makassar, serta Satpol PP Kota Makassar segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan.
“Kami minta Pemkot Makassar jangan tutup mata. Cek PBG Perumahan Nurfitriyani 2 itu. Kalau benar tidak ada PBG, hentikan pembangunannya, segel, dan berikan sanksi tegas. Jangan sampai masyarakat yang beli rumah di sana yang jadi korban, nanti rumahnya tidak bisa balik nama atau tidak dapat SHM karena tidak ada PBG,” tegas daeng Tarang.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap pembangunan bangunan gedung wajib memiliki PBG. Pembangunan tanpa PBG dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pembangunan, pembongkaran, hingga denda.
Daeng Tarang juga mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan tidak tergiur membeli rumah di Perumahan Nurfitriyani 2 sebelum memastikan legalitas izinnya lengkap, seperti PBG, Izin Lokasi, dan Sertifikat tanahnya.
“Kami bukan anti pembangunan. Tapi pembangunan harus legal. Kalau developer membangun tanpa PBG, yang rugi nanti pembeli dan warga sekitar. Kami minta developer tunjukkan PBG-nya ke publik,” tutupnya.
Hingga rilis ini diturunkan, pihak pengembang / developer Perumahan Nurfitriyani 2 serta Dinas PTSP Kota Makassar belum berhasil dimintai keterangan resmi terkait dugaan tidak adanya izin PBG tersebut.
