News  

PT Sugih Mukti Halimun Komitmen Perbarui Legalitas HGU, Perhatikan Kepentingan Masyarakat Penggarap

SUKABUMI – PT Sugih Mukti Halimun menunjukkan komitmennya dalam melakukan pembaruan legalitas lahan perkebunan melalui proses yang mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah dan kebijakan reforma agraria.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi bersama pemerintah desa dan masyarakat di wilayah Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk membangun komunikasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait rencana pembaruan legalitas perkebunan. Jum’at 13/11/2026

Perwakilan PT Sugih Mukti Halimun, Sri Ayu Mulyani, menjelaskan bahwa pembaruan legalitas diperlukan agar status hukum perusahaan tetap jelas dan pengelolaan lahan dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, langkah tersebut juga penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini beraktivitas dan menggarap lahan di sekitar kawasan perkebunan.

Dalam prosesnya, perusahaan berencana melakukan pengukuran dan identifikasi lahan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kegiatan tersebut memiliki dua tujuan, yakni sebagai bagian dari persyaratan pembaruan legalitas serta menjadi dasar untuk menentukan nilai kerohiman bagi masyarakat penggarap,” ujarnya.

Menariknya, perusahaan menyampaikan komitmen untuk tetap memberikan kebijaksanaan kepada masyarakat penggarap, termasuk mereka yang belum memiliki surat garapan resmi.

Pemberian nilai kerohiman nantinya akan disesuaikan dengan hasil pengukuran dan identifikasi lahan oleh BPN, sehingga proses penentuannya memiliki dasar yang lebih jelas.

Sementara itu, perwakilan perusahaan, Budi Sihab, menyampaikan apresiasi kepada kepala desa beserta jajaran pemerintahan desa atas kesempatan dan ruang komunikasi yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Dalam pertemuan itu, sejumlah hal turut dibahas, mulai dari rencana pembaruan izin perkebunan, hak prioritas atas tanah, kewajiban perusahaan kepada pemerintah, hingga pemanfaatan lahan untuk kepentingan masyarakat dan fasilitas umum.

Pembahasan juga menyinggung kebutuhan lahan untuk pemerintahan kabupaten Sukabumi.

Melalui sosialisasi ini, PT Sugih Mukti Halimun berharap proses pembaruan legalitas dapat berjalan dengan baik, sesuai aturan, serta tetap memperhatikan hubungan sosial dan kepentingan masyarakat di lingkungan perkebunan.

Komunikasi antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan terus terjalin sehingga setiap tahapan proses dapat dipahami bersama dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Tutup

Reporter : Muhtar Bt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *