MOJOKERTO, 10 November 2026 — Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) kembali mengirimkan surat permohonan kepada Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto. Dalam surat tersebut APPI memohon agar DPRD segera mengagendakan Audiensi sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengawasi pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto.
APPI menyayangkan dugaan lambatnya respon dari jajaran DPRD selaku wakil rakyat. Menurut APPI, DPRD yang dibiayai dari uang pajak dan anggaran rakyat seharusnya menjadi garda terdepan penampung aspirasi masyarakat, terutama terkait program besar di bidang pendidikan.
“Kami bertanya, mana telinga DPRD Kabupaten Mojokerto? Kami sudah mengajukan permohonan RDP untuk mengawasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program ini memakai dana publik, jadi harus ada pengawasan yang transparan dari wakil rakyat,” ujar perwakilan APPI.
APPI menyampaikan bahwa dalam RDP nanti pihaknya siap menyajikan data‑data temuan lapangan terkait pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan. APPI berharap DPRD segera menentukan jadwal rapat, memanggil instansi terkait termasuk Dinas Pendidikan, lalu menghasilkan rekomendasi perbaikan agar program revitalisasi sekolah benar‑benar bermanfaat untuk siswa, guru, dan masyarakat Kabupaten Mojokerto.
APPI menegaskan, DPRD adalah wakil rakyat bukan wakil penguasa. Tugas utama dewan adalah mendengarkan, mengawal, dan mengawasi penggunaan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat luas.
