SEPUTARINDONESIA.CO.ID
| MOJOKERTO ~ Ratusan Mahasiswa dan Karyawan Universitas Bina Sehat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (UBS PPNI) Kabupaten Mojokerto, menggelar aksi demo tolak dulisme kepemimpinan. Demo dilakukan di halaman Kampus, rabu 06//07/2022.
Dalam aksi demo ini, mereka berkumpul dengan membawa spanduk dan berorasi menyuarakan tuntutannya. Salah satunya adalah menuntut konflik internal Yayasan Kesejahteraan warga Perawatan-Perawat Nasional Indonesia (YKWP PPNI) Kabupaten Mojokerto yang menaungi Stikes Bina PPNI Mojokerto segera diselesaikan.
Selain melakukan orasi pendemo juga meluapkan tuntutan mereka juga dituangkan melalui sejumlah benner yang mereka bentangkan saat demo. Di antara tulisannya yakni, Persatuan Perawat, Karyawan dan Mahasiswa, Menolak M.H Hartadi, S.Kep, ST, M.Mkes dengan segala intervensinya’.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bina Sehat, Yusri mengatakan, pergantian Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI sudah dilakukan dalam Musyarawarah Daerah (Daerah) VIII pada bulan Februari 2022. Musda tersebut Mus’ud Susanto terpilih sebagai ketua DPD PPNI Kabupaten Mojokerto menggantikan Hartadi. Dengan terpilihnya Mas’ud Susanto sebagai ketua DPD PPNI Kabupaten secara otomatis menjadi ketua YKWP PPNI Kabupaten Mojokerto juga.
Namun, menurut Yusri, Hartadi tidak mengakui kemenangan Mas’ud Susanto. Ia dianggap masih mencoba mengitervensi sistem kepengurusan di dalam Kampus UBS PPNI Kabupaten Mojokerto. Intervensi yang dilakukan Hartadi itu pun mendapat penolakan dari seluruh civitas akademika kampus tersebut.
“Ini yang menolak secara langsung adalah organisasi DPD PPNI Mojokerto, termasuk karyawan. Pak Hartadi ini ketua yayasan yang lama. Beberapa Bulan lalu sudah dilakukan pemilihan secara demokratis melalui voting dan sudah didapatkan pemimpin yang baru, bapak Mas’ud. Tapi kenapa pak Hartadi itu tidak mengakui hasil voting itu, itu yang perlu dipertanyakan oleh Mahasiswa, ”tuturnya.
Ia menjelaskan, kampus Stikes Binan Sehat PPNI bukanlah milik perorangan, melainkan milik oraganisasi. Dengan adanya dualisme kepemimpinan yayasan ini sangatlah berdampak terhadap kampus dan para mahasiswa. Bahkan, Yusri menyebut, mahasiswa merasa diterlantarkan.
“Kampus kita memang dimiliki oleh organisasi, bukan perorangan. Karena dengan adanya dualisme kepemimpinan ini mahasiswa merasa terlantar,” tandasnya.
Sejak adanya konflik internal Yayasan, lanjut Yusri, kegiatan-kegiatan mahasiwa pun tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya dan fasilitas yang seharusnya didapatkan mahasiswa tidak terpenuhi.
“Fasilitas tidak terpenuhi dan kegiatan-kegiatan organisasi kami tidak pernah berjalan, setelah ditelusuri ternyata ada penyelewengan-penyelewengan yang menyebabkan organisasi terdampak. Mahasiswa ini secara tidak langsung turut terdampak, seperti fasiltas kelas yang masih belum mumpuni yang didapatkan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia berharap konfilik dualisme kepemimpinan yayasan bisa segera diselesaikan dan tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut. Kita menuntut dualisme kepemimpinan segera berakhir, bagaimana pun penyelesaiannya secara hukum maupun kekeluargaan silahkan. Mahasiswa beharap tidak berkepanjangan, resikonya nanti ke mahasiswa,” pungkasnya. (redaksi)
