News  

PMII Probolinggo Demo Tolak Wacana Pemilihan Kepala Daerah dan Presiden oleh DPRD

Probolinggo, 2 Februari 2026 – Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Probolinggo menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (2/2/2026), untuk memprotes wacana pemilihan kepala daerah dan presiden oleh DPRD. Mereka menilai wacana tersebut sebagai kemunduran demokrasi dan menggerus prinsip kedaulatan rakyat.

Ketua Pengurus Cabang PMII Probolinggo, Dedi Bayuangga, menyatakan bahwa wacana tersebut merupakan ancaman bagi demokrasi di Indonesia. “Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, lalu apa gunanya ada rakyat?” ujarnya saat menyampaikan orasi.

Dedi menjelaskan bahwa pemilihan langsung merupakan hak politik rakyat yang tidak boleh diambil alih oleh lembaga perwakilan. Ia juga menekankan bahwa wacana tersebut dapat memicu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Aksi demonstrasi ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Zubaidi, yang menemui massa dan duduk bersama peserta aksi dalam forum dialog terbuka. Namun, Zubaidi menolak menandatangani pernyataan sikap dan tuntutan yang diajukan PMII, dengan alasan bahwa tidak semua poin tuntutan berada dalam kewenangan DPRD kabupaten.

“Poini 16 ini saya tidak bisa menyanggupi karena ini bukan ranahnya saya,” kata Zubaidi di hadapan massa aksi. Penjelasan tersebut memicu desakan dari peserta aksi, yang meminta Zubaidi menyampaikan sikap pribadi terkait wacana tersebut.

Massa aksi juga mempertanyakan komitmen DPRD dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat. Mereka menuntut DPRD untuk tidak menyetujui wacana tersebut dan mempertahankan prinsip demokrasi.

Aksi demonstrasi PMII Probolinggo berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berakhir tanpa bentrokan. Massa menyatakan akan terus mengawal isu demokrasi serta menolak kebijakan yang dinilai mengancam hak politik rakyat.

*Tuntutannya:*

– Menolak wacana pemilihan kepala daerah dan presiden oleh DPRD
– Menuntut pemerintah untuk mempertahankan prinsip demokrasi dan hak politik rakyat
– Menuntut DPRD untuk tidak menyetujui wacana tersebut

*Reaksi Pemerintah:*
– Pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait wacana tersebut

Dengan aksi demonstrasi ini, PMII Probolinggo ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam terhadap upaya-upaya yang dapat mengancam demokrasi dan kedaulatan rakyat. Mereka akan terus berjuang untuk mempertahankan prinsip demokrasi dan hak politik rakyat.( Tim )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *