Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto tengah menggegas pematangkan rencana pemindahan ibu kota ke kawasan Mojosari, dan kabar ini langsung mendapatkan respons antusias dari berbagai kalangan – mulai dari partai politik, anggota DPRD, hingga warga biasa yang merasa “kabar baik ini sudah lama ditunggu”.
Arif Winarko SH, Ketua DPC PPP bahkan menyebutkan, Mojokerto merupakan “satu-satunya pemerintahan di Indonesia yang berada di luar wilayahnya sendiri”, membuat perpindahan bukan hanya keinginan, melainkan “keharusan”. “Ini sudah jadi visi misi bupati dan masuk RPJMD, jadi kita harus dukung dan cepatkan prosesnya,” tegasnya, menginginkan pusat pemerintahan segera berada di wilayah kabupaten itu sendiri.
Sementara itu, anggota DPRD PKS Imam Sutarso, menilai rencana ini sebagai “prioritas yang cerdas” untuk pemerataan ekonomi. “Jangan biar pertumbuhan cuma terpusat di satu titik. Dengan pindah ke Mojosari, kita bisa lebarkan manfaatnya ke seluruh daerah,” katanya. Ia juga mengungkapkan jadwal target: proses dimulai tahun 2026 dan bisa ditempati pada 2027, namun harus dilakukan tahap demi tahap sesuai aturan dan dengan efisiensi anggaran – salah satunya dengan mengubah desa tujuan jadi kelurahan untuk memanfaatkan tanah pokok desa tanpa harus membeli semuanya.
Respon positif juga datang dari warga, seperti Suwondo yang sangat setuju. “Selama ini masyarakat cuma tahu kabupaten Mojokerto diletak di kota, bukan di wilayahnya sendiri. Lokasi Mojosari di titik tengah, sangat bagus! Terima kasih pemerintahan yang berani mengambil langkah ini,” ujarnya dengan semangat, menyatakan banyak warga lain juga mendukung. (ri)
