*Seputarindonesia co.id-Sulut*
Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Sulawesi Utara Frelly Hamzah dengan tegas menolak wacana penempatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian.
Penolakan ini disampaikan menyikapi hasil rapat kerja antara Polri dan Komisi III DPR RI yang merekomendasikan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Menurut Frelly, rekomendasi tersebut sudah tepat dan sejalan dengan semangat reformasi serta prinsip independensi Polri sebagai alat negara penegak hukum dan pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Saya,Selaku Ketua LIN Sulawesi Utara, menolak keras segala bentuk wacana yang ingin menempatkan institusi Polri di bawah kementerian. Polri harus tetap berada di bawah kendali dan komando langsung Presiden Republik Indonesia,” tegasnya.
Ia menilai, penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan posisi yang sangat ideal dan konstitusional, sesuai amanah reformasi, guna menjaga netralitas serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum tanpa intervensi kepentingan politik maupun birokrasi.
Frelly juga menegaskan dukungan penuh terhadap independensi Polri agar tetap fokus menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Kami mendukung penuh Polri tetap berada di bawah Presiden demi menjaga independensi institusi, sehingga Polri dapat bekerja secara objektif, profesional, dan berintegritas dalam menegakkan hukum dan menjaga kamtibmas,” lanjutnya.
Selain itu, Frelly memberikan pesan moril kepada seluruh jajaran Polri di Indonesia agar tetap semangat dan istiqomah dalam menjalankan tugas, serta terus berbenah diri menuju institusi yang semakin profesional dan dicintai masyarakat.
“Kepada seluruh anggota Polri, tetaplah semangat dan konsisten menjalankan kewajiban sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Teruslah berbenah menuju Polri yang profesional dan semakin dipercaya rakyat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya,Frelly menegaskan bahwa LIN Siap menyuarakan penolakan secara tegas terhadap wacana tersebut demi menjaga marwah institusi Polri dan marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kami siap menyuarakan penolakan ini secara tegas demi menjaga kehormatan institusi Polri dan marwah Negara Republik Indonesia, pungkasnya.
