Seputarindonesia.co.id. Jakarta-
Penyidik pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta melakukan penetapan tersangka terhadap JND (selaku Direktur PT. CV Asaykhana sekaligus pengedali dari CV Nalisa Destia, CV Mila Kirana, CV Raflindo Pratama, PT Atrindo Prima Persada, CV Nursa Lima, CV Zafran Karya Utama CV Azio Osaka dan CV Ardian Permata Indah) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan belanja rutin pada Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Periode 2023 s.d. 2024.
Penahanan tersangka JND tersebut di sampaikan oleh Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Khusus Daerah Jakarta
Dapot Dariarma, S.H., M.H. di Lobyy Kantor Kejaksaan Tinggi Khusus Daerah Jakarta,
Jl. H.R. Rasuna Said No. 2 Kuningan, Jakarta Selatan,Senin (06/07/2026).
Kasi Penkum Dapot Dariarma, S.H., M.H.menjelaskan bahwa Terhadap tersangka dilakukan penahanan sejak hari Senin, 06 Juni 2026 sampai dua puluh hari kedepan dimana tersangka ditahan di Rumah Tanahan Negara Kelas I Cipinang.
Peranan Tersangka JND (selaku Direktur PT. CV Asaykhana sekaligus pengedali
dari CV Nalisa Destia, CV Mila Kirana, CV Raflindo Pratama, PT Atrindo Prima Persada, CV Nursa Lima, CV Zafran Karya Utama CV Azio Osaka dan CV Ardian Permata Indah) secara bersama-sama dengan tersangka lainnya melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024 dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp 16 miliar rupiah.
Terhadap JND disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang PTPK. Dalam Penyidikan perkara ini, Penyidik masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti serta pendalaman terhadap keterlibatan pihak lainnya baik dari Kementerian PU, BUMN
maupun Swasta. Saat ini Penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara.(Aro Ndraha/red).
