Jakarta – seputar indonesia.co.id – Hari anti korupsi sedunia (Harkodia) yang diperingati setiap 9 Desember memberikan banyak catatan di benak penulis.bicara tentang korupsi kita bicara banyak tentang aspek yang menyertai yakni.sebab akibat dan solusi serta penanggulangannya, juga undang-undang dan hukum yang berlaku, Minggu (14/12/2025).
Karena di negara kita ini sudah sampai pada munculnya idiom bahwa korupsi sudah membudaya, artinya korupsi sudah menjadi suatu hal yang terkesan lumrah.
Dari sekian kasus kejahatan dunia korupsi termasuk dalam katagori kejahatan. Exstraodinary crime selain terorisme, narkotka, pedagang manusia, pencucian uang dan kejahatan internasional, (genosida kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi).
Kejahatan ini sangat merusak aistemik dan mengancam keamanan nasional. Ini kejahatan yang harus ditangani dengan hukum dan upaya khusus karena sipatnya yang luar biasa.
Korupsi adalah penyalah gunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat berupa uang barang atau jasa, korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, pemerasan dan penggelapan.
Sedangkan penyebab korupsi diantara nya adalah: (1) lemahnya sistem pengawasan dan penegak hukum, (2) kurangnya transparansi dan akuntabilitas, (3) budaya yang membolehkan korupsi, (4) kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dan (5) kekuasaan yang tidak terkontrol. kelima aspek ini meracuni kinerja positif di manapun, sehingga korupsi seolah menjadi barang lama yang sudah tidak menjadi perhatian khusus.
Bahkan dijadikan proyek berjamaah, sampai pada akhirnya terbuka dan menemui jalan buntu, karena bagaimanapun tindakan kejahatan ada hukum. Tentang hukum dan undang-undang Indonesia mempunyai beberapa undang-undang yang mengatur tentang korupsi antara lain adalah:
– undang-undang no 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
– undang-undang no 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 Tahun 1999.
– undangan-undangan no 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK).
Dari undang-undang yang berlaku ini para pelaku korupsi menerima sanksi hukum diantaranya berupa: (1) pidana penjara maksimal 20 tahun, (2) denda maksimal Rp 1, milyar, (3) pengampasan aset hasil korupsi.
Dan untuk solusi dan penanggulangan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a – meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
b – memperkuat sistem pengawasan dan penegak hukum.
c – meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi.
d – meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
c – mengimplementasikan sistem e-government.
Satu hal penting yang harus digalakkan adalah tindakan pencegahan untuk itu dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:
a – meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi.
b – meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
c – memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum.
d – meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Sebagai kesimpulan korupsi adalah masalah yang sangat serius di Indonesia, namun dapat di atasi dengan meningkatkan transparansi akuntabilitas dan penegak hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, mari perangi korupsi bersama kita bisa..!
(Oleh – Dr.HMZ)
(Red)
