Foto Dokumen Satya Digdaya
MOJOKERTO ~ Rapat koordinasi persiapan audensi bersama Bupati Mojokerto Ikfina Fatmawati yang rencananya besok di Pendopo Kabupaten. Acara ini digelar di Sekretriat SATYA DIGDAYA Desa Purwojati Kecamatan Ngoro Minggu malam, 19/03/2023.
Koordinator Satya Digdaya Suliono menuturkan, “Pentingnya pengembangan ruang terbuka hijau dikawasan NIP oleh PT. Intiland Development TBK, hal ini dikarenakan hampir setiap tahun ruang terbuka hijau terkikis oleh pengembangan pabrik baru. Akibat dampak dari kondisi ini dengan tidak dilakukan kajian ulang yang lebih comprehensive di UKL-UPL internal NIP, hal ini sebagai biang kerok terjadinya over load air limpahan dari Kawasan Industri NIP saat musim penghujan yang berdampak pada banjir rutinan di daerah bawah, hal tersebut sangat sederhana penyelesaiannya.” ucap aktifis lingkungan tersebut
PT Intiland harus membangun Pond di Kawasan Industri NIP kemudian di bangun pintu air dengan sistim buka tutup valve guna di alirkan sesuai kapasitas Sungai Avour bukan di by Pass ke Sungai Avour Sumberwaru seperti saat ini. Kalau terus dilakukan pembiaran kondisi ini dapat melumpuhkan akses Vital Nasional, ini tidak akan pernah terselesaikan Nah disinilah Nyali Pemkab Mojokerto di pertanyakan ingin serius menyelesaikan persoalan atau hanya muter-muter dari persoalan.” ungkap Suliyono Ketua GPK-LH koordinator Satya Digdaya gabungan 6 LSM (GPK-LH,APEL,HDL,HMS,LPR,NBB)
Kawasan Industri NIP di bawa naungan PT Intiland Development TBk telah kita somasi 2X dan sampai saat ini belum merespons, DPRD Komisi 3 juga telah sidak ke lokasi dan telah bertemu dengan pengelola Kawasan NIP beserta DLH dan Camat Ngoro namun sampai saat ini DPRD kami anggap belum serius menuntaskan pengaduan yang berdampak sangat Massive terhadap kerusakan lingkungan, permukiman warga, merusak kawasan LP2B LSD yang berpengaruh terdapat tumbuh kembangnya Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat di sepanjang Hulu sampai Hilir Sungai Avour sampai Desa Sumberwaru.
Kami bersama gabungan 6 LSM telah meminta hearing 2X tersurat dengan Komisi 3 DPRD jawabannya selalu sibuk dengan penuhnya jadwal Kunker hampir 1 tahun komisi 3 nyaris tidak punya waktu untuk menuntas persoalan dimaksud.
Hal ini mendorong kami mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan ber Audensi dengan Ibu Bupati dengan harapan ada kepastian penyelesaian.
Kami mempertanyakan Pakta Integritas Permerintah Kabupaten Mojokerto guna menuntaskan persoalan ini, jika kemudian langkah kami ini masih di abaikan kami pertanyakan untuk apa ada integritas jika kemudian integritas itu sendiri tidak di jaga. Atau menunggu kami turun kejalan untuk berunjuk rasa .
Machradji Machfud salah satu anggota Satya Digdaya mengatakan, “Satya Digdaya memang berkepentingan untuk melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam hal ini meminta Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya untuk menuntaskan permasalahan yang timbul selama ini, dalam hal ini mempertanyakan dan mengusulkan terhadap isu-isu strategis, isu Sentral, isu kekinian tentang kelemahan-kelemahan pemkab Mojokerto,” tuturnya.
Pertama, masalah banjir, banjir merupakan penyakit klasik yang bertahun-tahun tidak pernah tuntas, tidak pernah ada penanganan serius dari pemerintah.
Kedua, masalah Indomaret dan Alfamaret yang menjamur, seolah tanpa filter sama sekali. Pengamatan Satya Digdaya, menjamurnya beberapa Indomart dan Alfamart telah mematikan toko perancangan didalam kampung dan pengusaha-pengusaha pribumi yang kecil-kecil banyak yang bangkrut. Kami bukannya menolak globalisasi, dalam hal ini Alfamart dan Indomart tidak boleh munguasai sendiri. Stop Indomaret dan Alfamart dikarenkan banyak yang melanggar araturan main.
Ketiga masalah nasib seorang ASN seorang Guru yang bernama Ernawati Guru SMP Negeri 1 Mojosari Gol IV B, seorang guru senior punya sertifikat, punya piagam mereka merupakan guru terbaik di Kabupaten Mojokerto, dimutasi tidak jelas kesalahan. Apa karena asusila apa karena korupsi, tidak ada sama sekali enggak tahu di dipindah. Konon diduga kabarnya ada campur tangan Kepala OPD.
Keempat, masalah maraknya punggutan liar di sekolah yang terjadi belakangan ini dikarenakan ketidak mampuan Pemkab Mojokerto dalam menunjuk Kepala Dinas Pendidikan yang Definitif, sehingga di tingkat jajaran bawah marak terjadi punggutan liar dari tingkat PAUD sampai dengan Tingkat SMA/SMK, isu yang akan kami bawah adalah amburadulnya intensif honor tenaga pendidik tingkat PAUd.” ujar Machraji Machfud. (har)
