Pogombo , 13 Desember 2022.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng Irfa Ampri ,Ak,MA, P,hd. Menyampaikan sambutannya menyampaika Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 oleh Gubernur Provinsi Sulteng hal ini sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Sulteng.
Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan tugas Gubernur Rusdy Mastura, di mana sejak satu tahun pertama kepemimpinannya Sulteng dan Indonesia dihadapkan pada tantangan Pandemi Covid-19 yang sungguh luar biasa. Sulteng dapat menangani pandemi dan mengelola dampak secara baik dengan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi seluruh instrumen. APBN-pun menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dan diandalkan.
“Sekarang ini, utamanya ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki sense of
crisis, betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Oleh karena itu, strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan,” begitulah arahan Presiden saat menyerahkan DIPA TA 2023 di Istana Negara, Jakarta (1/12).
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para pimpinan unit kerja Kementerian/ Lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, di tengah kondisi melandainya kasus Covid-19. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak Penyerahan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD 2023 dilaksanakan dengan penuh komitmen untuk mendukung kelancaran dan percepatan pelaksanaan APBN 2023 sejak awal tahun anggaran demi mendukung kesiapan menghadapi tantangan perekonomian global.
Risiko perekonomian serta APBN bergeser dari yang tadinya risiko pandemi menjadi risiko global terutama dengan adanya kenaikan barang-barang yang berhubungan dengan pangan dan energi yang menyebabkan inflasi global melonjak tinggi yang kemudian menimbulkan respons kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga.
Oleh sebab itu APBN 2023 dirancang sebagai instrumen untuk tetap menjaga optimisme dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan dari risiko global. Perkembangan Ekonomi 2022 dan Proyeksi 2023 Ekonomi Sulteng tumbuh impresif 19,13% yoy, tertinggi ke-2 Secara Nasional. Hanya kalah dari provinsi Maluku Utara (24,85% yoy). Ekonomi Sulteng juga berkontribusi 1,5% terhadap Perekonomian Nasional.
Seluruh lapangan usaha kecuali adminstrasi pemerintahan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok lapangan usaha Industri Pengolahan yang tumbuh sangat tinggi yakni 41,34% (yoy). Komponen pengeluaran Ekspor juga terus mencatatkan pertumbuhan tinggi (33,2% yoy).
Hal ini tidak terlepas dari windfall ekspor produk unggulan Sulteng seperti Besi Baja dan Nikel.Di sisi lain, neraca perdagangan terus konsisten mencatatkan surplus sejak akhir Desember 2016, atau selama 67 bulan berturut-turut. Selain itu kondisi ketenagakerjaan regional juga sangat baik dengan pencapaian angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 3,00%, dimana angka ini menjadikan Provinsi Sulteng masuk dalam 5 besar Provinsi Dengan TPT terendah secara nasional.
Dengan capaian tersebut, optimisme proses pemulihan ekonomi terus dijaga meskipun pemerintah harus makin waspada terhadap risiko global yang berasal dari faktor geopolitik, penerapan zero covid policy yang dapat menyebabkan perlambatan ekonomi, maupun dampak pengetatan kebijakan moneter di negara maju untuk pengendalian inflasi yang akan berakibat perlemahan ekonomi global, meningkatkan suku bunga global, memicu aliran modal keluar dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar. Pokok-Pokok APBN 2023APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung.Belanja negara tahun 2023 secara Nasional ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun. Dari total alokasi tersebut sebesar Rp25,59 triliun dialokasikan ke Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp8,79 triliun dan TKDD sebesar Rp16,80 triliun. 21.
Jumlah ini meningkat sangat drastis apabila dibandingkan dengan alokasi APBN di tahun 2022. Untuk belanja
K/L meningkat lebih dari 16% dari pagu awal tahun 2022 sebesar Rp7,58 triliun. Sedangkan TKDD meningkat Rp1,03 triliun (6.5%) dibandingkan dengan alokasi tahun 2022 sebesar Rp15,77 triliun.Belanja negara tersebut diarahkan untuk mendukung ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan enam fokus kebijakan utama, yaitu pertama, melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.
Kedua, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional seperti penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Selanjutnya, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan. Keempat, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah. Terakhir, untuk mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.Kualitas belanja negara baik di tingkat pusat maupun daerah masih harus diperbaiki. Belanja yang baik memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan. Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna harus berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi. Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata , Sinergi belanja dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah terus diperbaiki dengan dibangunnya sistem penganggaran yang terintegrasi, untuk mempercepat dan menyamakan langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta menghindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program Melalui kebijakan fiskal tahun 2023,
Pemerintah akan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pascapandemi dan penguatan sisi supply untuk meningkatkan produktivitas. Tahun 2023 merupakan titik awal tahun anggaran yang akan kembali ke jalur kaidah fiskal dengan batas defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB. Langkah konsolidasi fiskal jangka menengah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020 dengan fondasi
reformasi fiskal yang fokus kepada optimalisasi pendapatan negara, perbaikan kualitas belanja (spending better), serta pembiayaan produktif dan inovatif. APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan perbaikan ekonomi ke depan. Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain untuk mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal Melalui Penyerahan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD 2023.
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk siap melaksanakan APBN/APBD 2023 secara tepat waktu, tepat guna, serta akuntabel dan transparan. Untuk 2023, para Kementerian/Lembaga dan juga pemerintah daerah diharapkan sudah mulai bisa menyiapkan pelaksanaan secara dini sehingga APBN pada awal tahun juga bisa langsung dilaksanakan dan memberikan manfaat pada masyarakat dan mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan.
Pada Kesempatan Itu Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura , Setelah Menyerahkan DIPA Kepada Satuan Kerja Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah dan Kepada Kepala Daerah menyampaikan sambutannya.
Kita Juga Bersyukur, Pada Hari Ini Kita Dapat Menghadiri Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Tahun 2023 Kepada Para Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Di Provinsi Sulawesi Tengah, Serta Penyerahan Secara Simbolis Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Untuk Itu, Selaku Perwakilan Pemerintah Pusat, Saya Menyerahkan Dipa Serta Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2023 Kepada Saudara-Saudara Untuk Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya, Dengan Tema Apbn Tahun Anggaran 2023 Adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”.
Sebagaimana Dikatakan Oleh Kepala Kanwil Djpb Provinsi Sulawesi Tengah Selaku Perwakilan Kementerian Keuangan Dalam Laporannya,
Bahwa Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, Dialokasikan Dana Apbn Melalui Belanja Kementerian Negara/Lembaga Sebesar Rp 8,79 Triliun Atau Meningkat 16% Dibandingkan Tahun Lalu Yang Sebesar Rp 7,58 Triliun.
Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Yang Dialokasikan Di Provinsi Sulawesi Tengah Pada Tahun Anggaran 2023, Telah Ditetapkan Sebesar Rp 16,80 Triliun, Meningkat 6,5% Dibandingkan Tahun Lalu Yang Sebesar Rp 15,77 Triliun. Terdiri Dari Komponen Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Insentif Fiskal, Serta Dana Desa.
Pelaksanaan Berbagai Kegiatan Yang Direncanakan Untuk Tahun 2023 Agar Segera Dimulai Dan Dikoordinasikan, Sehingga Tidak Tumpang Tindih Dan Tidak Menumpuk Di Akhir Tahun. Oleh Karena Itu, Perlu Disiapkan Langkah-Langkah Nyata Agar Anggaran Dan Kegiatan Dapat Dilaksanakan Sejak Awal Tahun 2023.
Kepada Satuan Kerja Di Daerah Agar Melakukan Peningkatan Terhadap Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Pemerintah, Termasuk Meningkatkan Koordinasi Dengan Segenap Jajaran Pemerintah Yang Ada Di Daerah, Khususnya Terkait Pelaksanaan Dan Pencairan Anggaran.
Gunakanlah Alokasi Anggaran Tersebut Dengan Efektif, Efisien Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Serta Pemerataan Pembangunan Untuk Kebangkitan Perekonomian Di Sulawesi Tengah.
Kondisi Di Akhir Tahun 2022 Menunjukkan Pandemi Covid-19 Sudah Semakin Terkendali, Namun Perekonomian Global Dihadapkan Pada Tantangan Baru Yang Berbeda Namun Juga Sangat Berat Yaitu Disrupsi Pasokan Dan Tensi Geopolitik Yang Mendorong Kenaikan Harga Komoditas Pangan Dan Energi.
Presiden Mengungkapkan Bahwa Apbn Adalah Instrumen Stabilisasi Untuk Mengendalikan Inflasi Dan Harga Pokok Kebutuhan Pangan. Oleh Karena Itu, Program Ketahanan Pangan Harus Dilaksanakan Dengan Sunguh-Sungguh Agar Produksi Dan Harga Pokok Kebutuhan Pangan Tetap Terjaga. Disamping Itu, Apbn Juga Merupakan Instrumen Untuk Memberikan Perlindungan Sosial Kepada Masyarakat Miskin Dan Rentan Termasuk Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim, Menurunkan Stunting, Dan Menangani Bencana.
Bapak Presiden Juga Berpesan Kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga Agar Terus Menguatkan Sinergi Program Dan Kegiatan Lintas Lembaga, Dan Sinkronisasi Antara Belanja Pusat Dan Daerah. Kualitas Belanja Masih Harus Ditingkatkan Dalam Rangka Memacu Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Dan Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.
Adapun Kepada Para Kepala Daerah, Beliau Berpesan, Antara Lain:
1.Menggunakan Alokasi Tkd Tahun 2023 Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Daerah Dan Kelola Anggaran Tkd Tersebut Dengan Terarah, Terukur, Akuntabel Dan Transparan.
2.Tingkatkan Kemampuan Perpajakan Daerah (Local Taxing Power), Namun Dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Kemudahan Berusaha, Dan Kesejahteraan Masyarakat.
3.Optimalkan Dana Desa Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem.
4.Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seyogyanya Dapat Mengembangkan Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Kemandirian, Pendapatan, Dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah.
Dalam APBD Tahun 2023, Pemerintah Mengalokasikan Belanja Negara Sebesar Rp 3.061,2 Triliun, Dan Akan Difokuskan Pada 6 Hal:
Pertama, Penguatan Kualitas Sdm Yang Terampil, Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Sistem Kesehatan,
Kedua, Penuntasan Registrasi Sosial Ekonomi Dan Pemanfaatannya Dalam Rangka Memperbaiki Kualitas Pencapaian Sasaran Target Penerima Dari Berbagai Program, Tidak Terbatas Pada Program Perlindungan Sosial Dan Program Subsidi,
Ketiga, Pembangunan Infrastruktur Prioritas, Khususnya Pembangunan Infrastruktur Pendukung Transformasi Ekonomi Di Bidang Energi, Pangan, Konektivitas, Dan Transportasi,
Keempat, Pembangunan Infrastruktur Akan Didorong Untuk Menumbuhkan Sentra Ekonomi Baru, Termasuk Ibukota Nusantara. Pendanaan Dari Apbn Untuk Pembangunan Infrastruktur Dasar Ditujukan Untuk Menarik Investor Luar Negeri Dan Dalam Negeri Turut Berkontribusi Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara,
Kelima, Pelaksanaan Revitalisasi Industri Dengan Mendorong Hilirisasi Untuk Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Yang Bernilai Tambah Tinggi Dan Berbasis Ekspor, Dan
Keenam, Pemantapan Efektivitas Implementasi Reformasi Birokrasi Dan Penyederhanaan Regulasi.
Disamping Itu, Presiden Juga Menegaskan Kembali Bahwa Seluruh Elemen Pemerintahan Dan Masyarakat Harus Bahu-Membahu Bersinergi Dalam Menghadapi Segala Krisis Yang Mungkin Akan Terjadi Di Tahun Depan.
Dan Agar Arahan Dari Bapak Presiden Ini Dapat Terlaksana Dengan Baik, Saya Meminta Dukungan Dari Para Bupati Dan Walikota, Para Kuasa Pengguna Anggaran, Serta Siapapun Yang Diberikan Amanah Untuk Mengelola Keuangan Negara Khususnya Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Lebih Jauh Gubernur Menyampaikan Rasa Syukur atas Keberhasilan Pemerintah dan Stakeholder yang berhasil untuk Mencapai Target yang baik , walaupun dalam kondisi Bencana , Bencana Alam , Gempa Bumi , Tsunami 28, September 2018, Bencana Sosial Poso dan Bencana Covid -19 , semuanya tertangani dengan baik .
Penurunan Angka Kemiskinan Disulawesi Tengah bisa Turun 1 % , IPM Kita Meningkat , Kita Bisa menangani Infalasi Masuk Kategori Terbaik.
Pertumbuhan Ekonomi Kita Bertumbuh Nomor 3 Secara Nasional.
Investasi di sulawesi Tengah Peringkat Kedua Secara Nasional dibawah Jawa Barat.
Dengan Investasi yang tinggi harus kita Siapkan SDM daerah untuk menjadi Tenaga Kerja melalui sekolah Vokasi.
Motovasi saya kepada para Bupati /Walikota Kalau ada Orang Miskin di Daerah kita , Allah akan pertama bertanya kepada kita sebagai bentuk pertanggungjawaban kita Kenapa dalam kepemimpinan kita masih ada orang miskin didaerah kita.
Selanjutnya Gubernur menyampaikan banyak pihak tidak yakin adanya peningkatan Fiskal Daerah kita , hari ini sudah terbukti dengan adanya peningkatan Pendapatan Daerah dari sebelumnya hanya 900 M saat ini sudah meningkat menjadi 1,5 Triliun.
APBD Provinsi Meningkat Tahun 2023 sudah hampir mencapai 5 T atau lebih kurang Sebesar 4,95 T.
(Biro Administrasi Pimpinan)
