Jombang – Puluhan warga Desa Tanggung Kramat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang menandatangani surat pengaduan ke Bupati Jombang yang di hembuskan ke beberapa intansi terkait .
Dalam surat pengaduan tersebut warga Desa Tanggung Kramat mengadukan kurang transparansi nya Kepala Desa dalam melakukan pembangunan di Desa , bahkan ada beberapa proyek yang pembangunan nya di duga menyalai aturan bahkan juga ditemukan ada anggaran pembangunan tahun 2021 yang belum di bangun .
Untuk menyikapi hal tersebut Ketua LSM LPHM Pandawa bersama beberapa awak Media turun ke Desa Tanggung Kramat , guna memperjelas terkait permasalahan tersebut .
Beberapa Warga Desa Tanggung Kramat yang sempat di temui menegaskan bahwa memang benar bahwa dalam melakukan pembangunan Kepala Desa (Kades) nya kurang transparan , hal ini di buktikan dengan tidak ada bener penjelasan terkait APBDES di Balai Desa .
Seorang warga yang tidak mau namanya di sebutkan dalam pemberitaan ini menjelaskan .
” Saya dengan sekitar 30an Warga telah berkirim surat ke Bupati Jombang , isi surat itu terkait keluhan warga terkait banyak nya kesalahan yang dilakukan Kades dala melakukan pembangunan ” Ungkap Nya .
Ketika ditanya kesalahan apa saja yang menurut warga di lakukan Kades ,
Pria tersebut menjawab .
“Dulu warga itu bergotong-royong mendirikan lumbung padi diatas tanah yang mereka beli secara patungan akan tetapi bangunan lumbung itu di bongkar atas perintah Kades tanpa musyawarah dulu dengan warga , terus ada pembangunan jembatan yang letaknya tidak sesuai dengan hasil Musdes celakanya lagi anggaran pembangunan jembatan itu di ambil tahun 2021 tapi baru di bangunkan sekitar bulan 3 atau 4 tahun 2022 , juga ada anggaran 90jt pada tahun 2021 yang rencana nya untuk pembangunan irigasi tapi sampai sekarang pembangunan irigasi tersebut belum terlaksana , dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Kades ” Ungkapnya
Ketika di tanya apa Surat pengaduan masyarakat yang di kirim ke Bupati apa sudah ada jawaban , warga tersebut menjelaskan ,
“semua temuan-temuan sudah kita adukan ke Bupati , tapi sudah hampir satu bulan surat pengaduan itu kami kirimkan belum ada jawaban dari pihak yang Kami kirimi surat tersebut “. Keluhannya
Sedangkan Wida (Kades) Tanggung Kramat ketika di temui berberapa awak media di kantor nya menyangkal semua tuduhan masyarakat yang di tujukan kepadanya .
” Pembangunan jembatan itu kita laksanakan pada tahun 2021 dan untuk tempat pembangunan jembatan merupakan hasil Musdes , kalau pembongkaran bangunan bekas lumbung itu untuk keperluan pembangunan Polindes karena saya merasa keberadaan lumbung sudah lama tidak berfungsi dan keputusan itu juga hasil dari musdes , sedangkan anggaran 90 juta di tahun 2021 yang kata nya tadi untuk irigasi itu tidak benar , yang benar anggaran 90juta kita peruntukan pembangunkan Dekker dan sudah kita bangunkan 3 dekker di Dusun Tanggungan . ” Jelas Kades
Tapi apa yang di jelaskan Wida (Kades) tadi ramai-ramai di sangga oleh beberapa tokoh masyarakat dan salah satu nya adalah ketua RW .
” Apa yang di sampaikan Kades tadi itu semua nya tidak sesuai kenyataan dilapangan selama ini yang kami rasakan Kades itu memimpin Desa seperti memimpin perusahaan jadi semua dilakukan atau di kerjakan atas kemauannya sendiri kalaupun ada rapat ya cuma orang-orangnya aja yang di ajak rapat, ” Tegas orang yang mengaku sebagai Ketua RW .
sedangkan Syaiful yang merupakan ketua BPD Desa Tanggung Keramat ketika di mintai keterangan dirumah nya kamis (8-12-2022) menyampaikan .
” Untuk peralihan bangunan lumbung menjadi Polindes hasil musdus yang dibawah ke Musdes , sedangkan peralihan pembangunan jembatan dari rencana awal tidak ada Musdes tapi pak lurah sempat menyampaikan ke saya secara lesan , sedangkan pembangunan jembatan itu kapan saya kurang tahu pasti tapi seingat saya tahun 2021 , sedangkan anggaran tahun 2021 yang katanya direncanakan untuk pembangunan irigasi tapi kata Pak Lurah dibangunkan dekker di dusun Tanggungan , saya kurang paham terka
