Menu

Mode Gelap
Polisi Serahkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Anggaran IKM Beserta Barang Bukti Kepada Kejaksaan Korem 051/WKT Tinjau Kampung Pancasila Di Kampung Kertajaya. Kapolri Instruksikan Kawal Program Pemerintah Hingga Tingkatkan Kemampuan Personel di Rakernis Baharkam-Korbrimob POLDA RIAU KONFERENSI PERS PENGUNGKAPAN KASUS PREMANISME/KEJAHATAN JALANAN HASIL OPERASI PEKAT LANCANG KUNING 2025 Sosialisasi Dan Simulasi Penggunaan APAR Oleh Tim Instruktur Dinas Damkar Kota Bekasi di Polsek Bekasi Barat Bersama TNI, SPPG Pebayuran Distribusikan 1.371 Paket Makanan Bergizi

Daerah

Proyek Pembangunan Yang di Tangani Dinas PU Provinsi Sumatera Utara di Kepulauan Nias Tidak di Laksanakan, Anggota DRPD Sumut Sebut Kadis PU Sumatera Utara Pembohong.

badge-check


					Proyek Pembangunan Yang di Tangani Dinas PU Provinsi Sumatera Utara di Kepulauan Nias Tidak di Laksanakan, Anggota DRPD Sumut Sebut Kadis PU Sumatera Utara Pembohong. Perbesar

Gunungsitoli, Seputarindonesia.co.id.

Proyek pemangunan yang ditangani oleh Dinas PU (Pekerjaan Umum) Provinsi Sumatera Utara tahun 2022  di kepulauan Nias,tidak kunjung dilaksanakan sampai penghujung tahun 2022.

Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Sumut Fraksi P-Gerindra Thomas Dachi,SH,MH, M.I, mengatakan Kadis PU Propinsi Sumatera Utara pembohong, di lansir dari Mediawartatipikor.com.

Thomas menjelaskan bahwa
Pengesahan APBD  2022  belum ada yang dikerjakan di pulau Nias ini. Itu yang saya tidak terima, kata Thomas dengan tegas kepada wartawan baru – baru ini.

“ Waktu rapat dengar pendapat  kita sudah tanya Kadis PU bagaimana pembangunan di kepulauan Nias yang sudah disahkan pada APBD Tahun 2022. Terus terang  saya tidak mengerti Kadis PU,  apa itu PT Pijar  yang diceritakan ke kami PT Waskita. Yah, kita lihat saja. Saya tegas kepada  Dinas PU saya tidak mau tahu, jangankan mau mengerti mau tau aja nggak mau saya, “tegasnya Thomas.

Terkait APBD Sumut tahun anggaran 2022 yang sudah diploting untuk pembangunan Kepulauan Nias sekitar Rp.360 M, saya anggap Dinas PU membohongi masyarakat, Saya sudah katakan kepada Dinas PU kerjakan dulu yang sudah kita sahkan di APBD termasuk jalan Lahewa – Afulu , Lotu -Afulu dan jembatan Idano Noyo di Kabupaten Nias Barat sebesar Rp.25 Milyar. Itu yang menjadi permasalahan nanti ,tegas Thomas.

“ Kita nggak mau tahu PT Pijar itu. Saya sebagai wakil masyarakat Kepulauan Nias tak mau tahu soal PT Pijar itu. Mau Pijar, Pijor terserah dia. Yang saya tahu anggaran untuk pembangunan itu sudah ada sudah disahkan di APBD TA 2022 , ucapnya.

Sampai turunnya berita ini masih belum ada tanggapan dari Dinas UPT JJ sebagai perpanjangan Dinas BMBK Sumut terkait kendala pembangunan di Wilayah Kepulauan Nias dengan alasan Bahwa Pimpinan UPT JJ berada di Medan.Tidak disebutkan alasannya berada di Medan.(at)

Redaksi

mediawartatipikor

 

 

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Sampaikan Pesan Kamtibmas Bhabinkamtibmas Melaksanakan Sambang Warga

14 Mei 2025 - 09:22 WIB

‎Minim Pengawasan Proyek Jembatan Di Cabangbungin Amburadul ‎

14 Mei 2025 - 08:29 WIB

Mulis Kabiro Bekasi Dakwah Melalui Pemberitaan Demi Menjaga Kamtibmas

13 Mei 2025 - 09:12 WIB

Petani Menjerit Ketua Akpersi Soroti Saluran Tersier Di Tambun

13 Mei 2025 - 08:51 WIB

Dalam Mempererat Hubungan Antara Polri Dengan Masyarakat Kapolsek Serang Baru Melaksanakan Kegiatan Ngopi Kamtibmas

12 Mei 2025 - 15:50 WIB

Trending di Berita Polri
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial