Jakarta – seputar indonesia.co.id – Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung untuk menumbuhkan pemahaman tentang hak dan kewajiban, pentingnya peraturan, serta konsekuensi pelanggaran hukum. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pelatihan, penyuluhan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan peraturan untuk membangun kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera. Untuk menjabarkan harapan tersebut, perlu dirumuskan dalam sebuah strategi yang efektif.
Strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan pemahaman, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Beberapa strategi dan program yang dapat diterapkan, adalah :
1. Pendidikan dan Penyuluhan Hukum
– Pendidikan Formal : Integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi.
– Pendidikan Non-formal : Program penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui seminar, workshop, diskusi kelompok, dan pelatihan.
– Sasaran Khusus : Fokus pada kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, anak, dan masyarakat pedesaan.
2. Pemanfaatan Media Informasi
– Media Massa : Sosialisasi hukum melalui televisi, radio, surat kabar, dan majalah.
– Media Sosial dan Digital : Kampanye hukum melalui YouTube, Instagram, TikTok, podcast, dan situs resmi instansi hukum.
– Konten Edukatif : Penyebaran infografis, video pendek, dan cerita yang membumikan hukum agar mudah dipahami.
3. Pemberdayaan Masyarakat
– Pembentukan Kader Hukum : Melatih tokoh masyarakat, guru, dan pemuda sebagai agen perubahan hukum di komunitas.
– Paralegal Masyarakat : Memberikan pelatihan hukum dasar kepada warga untuk menjadi perantara antara masyarakat dan lembaga hukum.
– Forum Diskusi Hukum : Mengadakan forum warga secara rutin untuk membahas isu-isu hukum yang relevan.
4. Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan
– Keteladanan Aparat Penegak Hukum : Integritas dan keadilan aparat menjadi contoh konkret kepatuhan hukum.
– Akses Keadilan : Mempermudah masyarakat mendapatkan bantuan hukum gratis atau biaya rendah (legal aid).
– Sanksi Tegas : Penerapan hukum yang konsisten akan menumbuhkan rasa hormat terhadap hukum.
5. Kolaborasi Antar Lembaga
– Pemerintah Daerah dan Pusat : Sinergi antara kementerian/lembaga seperti Kemenkumham, Kejaksaan, dan Kepolisian.
– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) : Kerjasama dalam penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat.
– Akademisi dan Praktisi Hukum : Terlibat dalam riset, pelatihan, dan evaluasi program hukum.
6. Evaluasi dan Monitoring
– Survei Kesadaran Hukum : Mengukur efektivitas program melalui survei atau indikator tingkat kepatuhan hukum.
– Umpan Balik Masyarakat : Masyarakat dilibatkan dalam proses evaluasi agar strategi yang dilakukan sesuai kebutuhan lokal.
Contoh Program nyata yang dilakukan,misalnya POSYANKUMDES (Pos Pelayanan Hukum di Desa), Gerakan Sadar Hukum oleh Kemenkumham, Kampung Tertib Hukum oleh Kepolisian, dan Program Jaksa Masuk Sekolah oleh Kejaksaan RI. Semoga semua ikhtiar yang dilakukan, dapat membuahkan hasil berupa ketaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
Ketaatan masyarakat terhadap hukum adalah perilaku sadar dan setia dalam mematuhi segala peraturan dan norma hukum yang berlaku, yang mencerminkan kesetiaan pada nilai-nilai hukum dan bertujuan menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan damai. Ketaatan ini dapat dipengaruhi oleh kesadaran akan hukum, pemahaman isi peraturan, penegakan hukum yang konsisten, dan adanya pendidikan hukum sejak dini di lingkungan keluarga, pendidikan formal, dan masyarakat. Semoga bermanfaat.
(Red)
