Jakarta, 3 Agustus 2025 – Koordinator BPJS Watch, Indra Munaswar, kembali mengingatkan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kemandirian Panitia Seleksi (Pansel) yang akan memilih Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan periode 2026–2031. Dalam pernyataannya hari ini, Munaswar memperingatkan bahwa kegagalan menjaga independensi Pansel berpotensi memicu krisis, mengingat seluruh dana BPJS bersumber dari iuran masyarakat, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dana BPJS 100% berasal dari rakyat. Pengelolaannya harus benar-benar steril dari intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu,” tegas Munaswar, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI).
Tiga Syarat Mutlak untuk Anggota Pansel
Munaswar menegaskan, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, calon anggota Pansel harus memenuhi tiga kriteria krusial:
1. Kompetensi Teknis : Memiliki pemahaman mendalam tentang sistem jaminan sosial, keuangan publik, dan tata kelola BPJS.
2. Rekam Jejak Bersih : Tidak terlibat kasus korupsi, pelanggaran etik, atau afiliasi dengan partai politik mana pun.
3. Proses Transparan : Setiap tahap seleksi harus melibatkan publik dan diaudit secara independen.
Dua Kelompok yang Harus Dijauhi
Munaswar secara khusus meminta Presiden Prabowo untuk tidak melibatkan dua kelompok dalam Pansel:
– Aktifis Partai Politik : Berisiko menjadikan BPJS sebagai alat transaksional untuk kepentingan politik praktis.
– Mantan Direktur Utama BPJS : Dikhawatirkan mempromosikan kandidat “warisan” atau mengabaikan evaluasi kinerja periode sebelumnya.
“Pansel harus independen, tidak boleh diisi oleh mantan pejabat BPJS atau politisi yang membawa agenda tersembunyi,” tegasnya.
Ancaman Krisis jika Pansel Tidak Independen
Munaswar mengingatkan, BPJS berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dananya dijamin pemerintah. Jika Pansel dikendalikan oleh kepentingan politik atau sektoral, risiko salah kelola bisa berdampak langsung pada jutaan peserta BPJS.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika salah memilih pengelola, akibatnya bisa sangat serius: defisit keuangan, kenaikan iuran, atau penurunan kualitas layanan,” tandas Munaswar.
Pernyataan ini semakin menguatkan tuntutan publik agar pemerintah memastikan proses seleksi berjalan objektif dan mengutamakan kepentingan peserta BPJS di atas segala kepentingan lain.
Tantangan ke Depan
Dengan tenggat waktu seleksi yang semakin dekat, sorotan terhadap komposisi Pansel diperkirakan akan semakin intens. Masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah untuk memastikan proses ini berjalan bersih dan akuntabel. (red)
