Breaking News
Lisna Prihantini : Para Orang Tua Harus Memperhatikan Anak Anak Dapat Tumbuh Dengan Asupan Makanan Bergizi Yang Seimbang Polsek Bekasi Barat Resmikan Musholla Al-Jannah Dan Santuni Anak Yatim Perspektif PPWI tentang Peran Wartawan Sebagai Entrepreneur Dan Fungsi Jurnalisme Berbasis Masyarakat Kades Se-cabangbungin Dan Camat Minta Bupati Bekasi Ganti Dirut RSUD Cabangbungin BEKASI -Pengusiran Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cabangbungin dr. Erni Herdiani terus bergulir. pasalnya saat ini seluruh kepala desa (kades) sudah membuat surat kepada Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang untuk Menganti atau memecat Direktur yang sudah sangat menyelengsarakan masyarakat dan kerap memicu konflik sosial tersebut. Ketidaksudian itu terjadi pada pekan lalu yang diketahui ribuan masyarakat mengeruduk kantor kecamatan hingga RSUD Cabangbungin. Yang menuntut mundur dr. Erni Herdiani atau di pecat oleh Bupati Bekasi. Hal itu karenakan masyarakat Cabangbungin sudah tidak Sudi diwilayahnya di pimpin oleh orang yang munafik kepada masyarakat. Pemicu tidak sudinya masyarakat karena maraknya kasus asusila kepada pasien, penolakan pasien , Mal Praktek dan banyak lagi yang di nilai masyarakat sudah Sangat bobrok dalam pelayanannya. Kepala Desa Setialaksana Kecamatan Cabangbungin, Rohmat Hidayatullah mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat Cabangbungin dengan delapan kepala desa yang ada untuk membuat surat kepada Bupati dengan difasilitasi oleh Camat Cabangbungin untuk segera memecat Direktur yang sudah tidak bisa lagi di terima keberadaannya oleh masyarakat Cabangbungin tersebut. “Kami para kepala desa sudah sepakat dengan pak camat akan membuat surat permohonan untuk pergantian direktur Utama RSUD Cabangbungin,”tegasnya di tengah-tengah ribuan aksi unjuk rasa belum lama ini. Ditambahkannya, mekanisme pemecahan ada di Bupati Bekasi dalam hal ini kepala desa akan berjuang semampu dan sekuat tenaga agar Direktur Utama RSUD Cabangbungin di ganti sebab jika dibiarkan atau tidak di ganti akan terus mengundang emosi di masyarakat yang merasa aspirasinya tidak di tanggapi oleh masyarakat Cabangbungin. “Ini sudah sangat urgen Pemerintah Kabupaten Bekasi harus segera menindaklanjutinya,”paparnya. Sementara Camat Cabangbungin, Mirtono Suherianto mengatakan pihaknya akan memfasilitasi aspirasi masyarakat Cabangbungin dan para kepala desa dan saat ini pun pihaknya intens melaporkan kepada Bupati Bekasi mengenai perkembangan tuntutan di masyarakat sehingga kata dia di harapkan pekan ini sudah ada jawaban dari pemerintah Kabupaten Bekasi tentang tuntutan masyarakat tersebut. ” Pak bupati sudah mengetahui dan pekan ini para kepala desa akan menghadap ke bupati dengan membawa usulan tentang pergantian direktur utama RSUD Cabangbungin,”imbuhnya. Sekedar diketahui, pada saat aksi demo pekan lalu ribuan masyarakat menyerukan tentang pencopotan Direktur Utama RSUD Cabangbungin dan masyarakat mengancam jika tidak di tanggapi oleh Bupati Bekasi maka masyarakat akan melakukan aksi yang lebih besar lagi di kompleks Pemerintahan Kabupaten Bekasi. (Mulis) Brimob Polda Metro Jaya Laksanakan Patroli SAR di Wilayah Tangsel, Bantu Warga Terdampak Genangan Air
Daerah  

Momen Nataru, Pengguna Pelayanan Paspor di Kanim Malang Meningkat

MALANG – Momen libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 berimplikasi pada meningkatnya jumlah permohonan penerbitan dan penggantian paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Ratusan permohonan masuk setiap harinya.

“Jatah di aplikasi M-PASPOR memang hanya 100 antrian, tapi setiap orang biasanya juga bawa saudara atau teman, jadinya yang datang ke kantor untuk verifikasi, wawancara dan foto bisa sampai 200 orang,” ujar Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kanim Kelas I Malang Gatot Wiarawan kepada Satgas Nataru Kanwil Kemankumham Jatim Fajrin Marhaendra Bakti saat monitoring pelayanan publik hukum dan HAM selama Nataru hari ini (29/12).

Kuota antrian di M-PASPOR Kanim Malang selalu penuh sejak dua bulan terakhir. Masyarakat yang hendak mendaftar harus menunggu kuota antrian bulan Januari 2023 dibuka.

“Biasanya akhir bulan kuota antrian sudah dibuka lagi, kemungkinan dalam waktu dekat sudah bisa dimanfaatkan masyarakat,” terangnya.

Gatot menjelaskan, selain melalui aplikasi M-PASPOR, pihaknya juga melayani antrian langsung atau walk in. Layanan melalui loket khusus ramah HAM itu dikhususkan untuk kelompok rentan.

“Kalau untuk anak-anak, lansia atau difabel tidak perlu pakai M-PASPOR, datang langsung ke Imigrasi Malang dan kami layani di loket ramah HAM tanpa kuota antrian,” urainya.

Saat ini, pelayanan untuk kelompok rentan juga mengalami peningkatan. Di hari biasa, pelayanan di loket ramah HAM ‘hanya’ berkisar 10-15 orang saja.

“Namun sejak pekan kedua Desember, pemohon dari kelompok rentan meningkat, terutama dari lansia yang tujuannya melakukan penggantian paspor, mayoritas tujuannya untuk umroh,” terang Gatot.

Tidak itu saja, pelayanan BAP untuk paspor hilang, rusak dan penggantian data juga meningkat dua kali lipat. Gatot mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang mengajukan perubahan identitas berupa nama di paspornya.

Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan terkait pencantuman identitas di dalam dokumen paspor. Misalnya, jika dulu nama tidak boleh disingkat, saat ini sudah bisa asalkan melampirkan indentitas yang paling lama dimiliki seperti akta kelahiran.

“Banyak yang mengajukan permohonan pengubahan nama, ada juga yang mengajukan penghapusan nama marga di etnis tertentu,” jelasnya.

Untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dengan lancar, Gatot menyampaikan bahwa pihaknya menghimbau kepada pegawai pelayanan untuk tidak cuti saat momen Nataru. Kecuali untuk alasan perayaan hari raya Natal.

“Dari 33 orang petugas pelayanan, hanya 1 orang yang cuti karena yang bersangkutan memang merayakan Natal,” terangnya.

Selain pelayanan di Jalan Raden Panji Suroso No. 4, Kanim Malang juga membuka layanan di Unit Layanan Paspor Kota Batu, di Mall Lippo Plaza Batu. Juga dua Unit Kerja Kantor di Kabupaten dan Kota Probolinggo. Sementara di Mall Pelayanan Publik Ramayana Kota Malang buka pada Selasa dan Kamis.

“Di empat tempat lainnya rata-rata ada 20-30 orang pemohon setiap harinya,” jelas Gatot.

Berdasarkan data dari Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, sepanjang 2022 ini, Kanim Malang telah menerbitkan 59.198 paspor. Dari jumlah itu, selama sepekan terakhir Kanim Malang telah menerbitkan 1.862 paspor.

Kanwil Kemenkumham Jatim berupaya memastikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat selama momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Salah satunya dengan membentuk satuan tugas atau Satgas Nataru.

Satgas itu dikukuhkan pada 20 Desember 2022 oleh Staf Khusus Menkumham Bidang Keamanan dan Intelijen Krismono. Selain pelayanan keimigrasian, Satgas Nataru Kanwil Kemenkumham Jatim juga melakukan monitoring di satker Pemasyarakatan dan Balai Harta Peninggalan. (aji/ kumhamjatim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *