Sukabumi-seputarindonesia.co.id-, Carut – marutnya pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (BOSP – PKBM) Kabupaten Sukabumi, hingga saat ini masih menjadi polemik bahkan perbincangan khalayak ramai.
Seperti halnya, terjadi dalam pengelolaan keuangan PKBM Tunas Sukalarang Mandiri, terkesan tidak transparan terkait jumlah Warga Belajar (WB – red),pihak pengelola bahkan menampik nilai anggaran BOSP yang diterima.
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak pengelola PKBM Tunas Sukalarang Mandiri sdri.Enung, bahwa jumlah WB untuk paket A : 1, paket B : 12-17, paket C : 46-17 orang WB, adapun saat dikonfirmasi terkait besarnya nilai anggaran BOSP yang diterima ia terkesan tidak transparan.
“Untuk jumlah nilai anggaran Yang diterima saya lupa dan harus dicek dulu, bahkan jumlah besarannya tidak seperti pada data yang ditunjukan oleh rekan media,”ujarnya. Selasa, (27/8/24).
Ironis keterangan sdri. Enung sangat kontradiktif dengan data yang disodorkan oleh pihak media, sedangkan dalam data riil untuk jumlah WB PKBM Tunas Sukalarang Mandiri paket A : 1 orang, paket B : 28, dan paket C : 76 orang untuk jumlah keseluruhan 105 orang WB, adapun jumlah nilai anggaran BOSP yang diterima sebesar Rp. 181.140.000 juta /tahun.
Dalam hal ini, diduga pihak pengelola PKBM Tunas Sukalarang Mandiri, melakukan mal administrasi penggelembungan data WB untuk meraup keuntungan dalam upaya memperkaya diri.
Upaya mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran BOSP PKBM yang dilakukan oleh pengelola, diminta kepada tim penyidik Kejari Cibadak agar segera melakukan Sidak (inspeksi mendadak-red) ke lembaga PKBM Tunas Sukalarang Mandiri.
(Red)
