Sukabumi – seputarindonesia.co.id -, Mengingat Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di Desa Limusnunggal dalam rangka untuk menetapkan KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2024 bertempat di ruang pertemuan Kantor Desa, pada kesempatan itu dihadiri jajaran BPD, LPM, bhabinkamtibmas, babinsa, para ketua RT beserta Ketua RW se- Desa Limusnunggal Kecamatan Bantargadung Sukabumi Jawa Barat pada Minggu 16/06/2024.
Disebut musdesus, yang mana musdesus pada waktu itu menarik kesimpulan bahwa disetujui sebagai penerima, pencairan BLT Dana Desa 2024 dilakukan oleh pemerintah Desa sesuai dengan jadwal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prosedur, sebanyak 35 RT di Desa Limusnunggal, sebelumnya calon KPM BLT DD berdasarkan data yang diterima dari para ketua RT lebih dari 50 orang calon KPM, artinya di tiap tiap RT mengajukan calon KPM ada yang lebih dari 2 orang.
Sedangkan melihat dari prioritas jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk BLT DD kepada KPM tidak lebih dari 10% diestimasi, berbanding dengan calon KPM BLT DD yang masuk serta terdaftar sementara sejumlah 50 orang tadi, maka penting sekali dianalisa ulang oleh para ketua RT, yang benar benar masuk kepada kategori layak penerima.
Ditengah tengah gelar acara musdesus, maka dari 10% penganggaran, ditarik kesimpulan, per RT kebagian 1 orang dari sebanyak 35 RT, pada waktu itu tidak terlepas dari menerima keluhan juga dari para ketua RT, bahkan ada juga yang memaksa akan dikembangkan,” terang kepala desa Rusman di ruang kantornya.
Lanjut kades,” bisa diestimasi dan BLT DD sampai 25 % maksimalkan, namun akan menerima efeknya kepada fisik, dan fisik yang sudah masuk di RKPD hasil dari tahapan musdes serta musdesus akan terpangkas, forum mudespun dibahas 25% mengingat dan menimbang fisik lebih penting menyangkut jangka panjang nilai manfaatnya di masyarakat umum, maka dikembalikan lagi penganggaran BLT DD disepakati 10%,” ungkapnya kades.
Menambahkan,” bahkan pada waktu itu jika saja ada yang BLT DDnya dikembangkan menjadi 3 orang, maka harus dapat memastikan bahwa si penerima tidak merasa keberatan dan dibuktikan surat pernyataan, karena sudah diplot dari 35 RT per RT hanya 1 orang si KPM disesuaikan penganggaran 10%, kiranya pemdes sesuai prosedur, yang jauh sekali bertabrakan dengan aturan.
Dimusdesus dipertegas para ketua RT kalaupun ada di setiap RT yang akan dikembangkan maka pihak RT di dampingi kepala dusun untuk mampu menertibkan, secara bersurat agar tidak ada tudingan, dikhawatirkan pemdes atau kades sendiri yang dianggap merekayasa, persoalannya ketika berbenturan dengan aturan harus siap pembuktian,” cetus nya lagi kades Rusman, S. Pd pada waktu memberikan saran kepada para ketua RT,” paparnya kades.
Selanjutnya,” tutur Kepala Dusun dipanggil Ade pada saat dikator desa mengatakan bahwa ia sepulangnya dari rumah Eros kepada media mengaku,” membenarkan ada pihak dari media yang diantar warga Desa Limusnunggal telah mengkonfirmasi eros” bahkan eros mengaku, ia sangat gugup ketika ditanya bahkan tidak panjang pikir ia menjawab ia ia saja, seolah pertanyaanya seperti penyidik, padahal sebelumnya jauh jauh hari ketika masih dikatakan calon KPM, ungkap Eros ” sangat berterima kasih atas perhatian ketua RT dan kadus yang telah memperhatikan dirinya, meskipun secara prosedur terdaftar tetap sebagai penerima sepenuhnya, lalu selanjutnya mengaku” setelah diterima besar nominal tersebut Eros sendiri yang memberikan kepada Holiyah dan Tuti atas dasar hati nurani bukan atas intervensi pihak manapun,” bebernya kadus Ade.
Selanjutnya ade ungkapkan lagi,” seharusnya pada saat investigasi bersumber dari kedua belah pihak agar tidak adanya simpang siur informasi meskipun benar adanya telah dilakukan pengembangan, keterjadian hanya di wilayah RT Kp kadupugur RT 02 RW 04, tidak semua RT di desa limusnunggal dilakukan pengembangan karena mungkin meski di musdes ungkap RT masing masing ada sekitaran lebih dari 1 orang diajukan calon KPM persisi sama RT lain pun begitu warganya ingin sekali kebagian,” ungkapnya lagi.
Bendahara Desa yang kerap dipanggil Anur mengatakan,” sebenarnya tatanan pembagian BLT DD di 2024 sedah benar sesuai SOP, alangkah lebih baik ketika menyerap nara sumber jadi ajang pemberitaan seharusnya berbanding, dan kalaupun benar di lapangan seperti itu, pembuktiannya semua yang dikembangkan BLT DD ini oleh penerima manfaat sendiri, bukan serta merta diharuskan oleh pemdes apalagi tudingan, agar lebih detail konformasi pihak pemdes juga dikonfirmasi, kasarnya kalau pemdes sendiri sengaja menyunat anggaran BLT DD maka ranah korupsinya jelas, sedangkan ini oleh KPM sendiri yang dikembangkan atas dasar melihat dan mengingat di wilayah RT tersebut ada tiga orang bener bener layak dan masuk kategori menerima bantuan, BLT DD” tutupnya.
Muhtar Bt
