Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk membuka penggunaan anggaran secara transparan kepada publik.
Kebijakan ini mencakup seluruh belanja pemerintah, termasuk dana desa, di semua tingkatan pemerintahan. Rabu (07/01/2025).
Instruksi tersebut tertuang dalam surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan segera diterbitkan. Surat edaran ini ditujukan kepada bupati dan wali kota, camat, kepala desa, serta lurah di seluruh wilayah Jawa Barat sebagai pedoman pelaksanaan keterbukaan anggaran.
Dedi menyampaikan bahwa anggaran belanja pemerintah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kelurahan, hingga desa, wajib diumumkan secara terbuka melalui media sosial.
Informasi anggaran diminta disampaikan melalui berbagai platform digital seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya agar dapat diketahui oleh masyarakat luas,”ucapnya
(Red)
