Bekasi – seputar Indonesia.co.id – Organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Membela Prabowo (RAMBO) menyampaikan surat dukungan sekaligus desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menegakkan hukum secara tegas dan transparan dalam penanganan dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi.
Surat bernomor 014/RAMBO/XII/2025 itu dikirimkan langsung ke KPK pada 23 Desember 2025. Dalam surat tersebut, RAMBO merespons operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Ade Kuswara Kunang, serta mencuatnya dugaan praktik korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Ketua Umum RAMBO, Haetami Abdallah, menyatakan bahwa praktik korupsi di Kabupaten Bekasi dinilai telah berlangsung secara sistematis, berulang, dan berpotensi merugikan keuangan negara serta hak masyarakat.
“Jika tidak ditangani secara serius, praktik ini akan menjadi preseden buruk dan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah,” tulis RAMBO dalam surat tersebut.
Dalam pernyataannya, RAMBO mendesak KPK untuk menindak seluruh pihak yang terindikasi terlibat korupsi tanpa pandang bulu, mulai dari pejabat eselon atas hingga bawah. Mereka juga meminta KPK menelusuri dugaan aliran dana dari proyek fiktif, praktik mark-up, serta penyalahgunaan anggaran daerah.
Selain itu, RAMBO mendorong dilakukannya audit independen dan pemantauan publik terhadap seluruh proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bekasi. Langkah ini dinilai penting guna memastikan proses hukum berjalan transparan serta bebas dari intervensi politik.
RAMBO juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Menurut mereka, pemberian efek jera yang nyata diperlukan agar menjadi peringatan bagi pejabat publik di daerah lain bahwa jabatan tidak memberikan kekebalan hukum.
“Dukungan publik terhadap KPK sangat besar. Masyarakat menunggu keberanian KPK untuk memutus rantai korupsi di Kabupaten Bekasi dan menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua,” lanjut pernyataan tersebut.
RAMBO menyatakan siap berperan sebagai pengawas publik dan mendukung setiap langkah sah KPK dalam upaya membersihkan birokrasi dari praktik korupsi.
(sumber berita Rambo)
(Red)
