MAKASSAR – Berita ini dikutip dari Media Online Beritasorotan.com yang dimana dalam berita tersebut menjelaskan bahwa, Citra positif Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan pelayan masyarakat kembali tercoreng dengan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) yang di lakukan Personel Ditlantas Polda Sulsel terhadap masyarakat diluar Pembayaran Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ditlantas Polda Sulsel seakan tutup mata terhadap kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan personel jajaran untuk menghentikan pungutan liar (pungli) demi mengembalikan kepercayaan publik.
Hal itu jelas telah diatur melalui Peraturan Pemerintah PP 60 Tahun 2016 yang diberlakukan pada 6 Januari 2017. Peraturan itu mengatur tentang kenaikan tarif STNK, TNKB, BPKB dan lainnya sesuai tarif yang diatur dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dugaan pungli di Ditlantas Polda Sulsel dialami langsung oleh Jurnalis Beritasorotan.com saat akan melakukan proses mutasi berkas masuk Makassar dari luar Daerah.
Pada saat melakukan pengurusan di loket pelayanan BPKB di Direktorat Lalulintas Polda Sulawesi Selatan, salah satu personel menyampaikan bahwa sudah tidak ada pelayanan lagi sehingga harus kembali lagi di hari esok.
Pada saat kami ingin kembali, Jurnalis Beritasorotan.com kembali dipanggil dan disampaikan bahwa bisa dibantu namun harus bayar 600 ribu per satu berkasnya.
Usai mendapatkan biaya tersebut, Jurnalis Beritasorotan.com mencari informasi terkait pembayaran PNBP yang harus di bayarkan di pelayanan tersebut dan mendapati informasi bahwa pembayaran penerbitan BPKB hanya 375.000.
“Kebetulan pada saat itu kami punya dua berkas milik keluarga kami yang di uruskan. Jadi kalau berdasarkan informasi personel diloket Ditlantas Polda Sulsel kami harus bayar 1.200.000 dari yang seharusnya cuma 750.000,” Jelasnya.
Sementara, Direktur Lalulintas Polda Sulawesi Selatan, KBP Karsiman S.I.K saat dikonfirmasi menjawab singkat setahu saya tidak ada.
Berita ini dikutip dari Media BERITASOROTAN.COM
