Jakarta, 26 November 2025 – Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Jawa Timur mencatatkan sejarah baru dengan menjadi motor penggerak transformasi digital desa di tingkat nasional. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama strategis antara PABPDSI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta berbagai pihak terkait. Acara penting ini berlangsung di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 PABPDSI, yang semakin menambah makna dan semangat kebersamaan dalam membangun desa.
Kerja sama ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah komitmen nyata untuk mempercepat implementasi program strategis skala nasional. Fokus utama adalah pada aktivasi sistem keamanan data Indeks Kinerja Perkembangan Desa Presisi di seluruh desa di Indonesia. Jawa Timur mendapatkan kehormatan untuk menjadi pilot project, dengan PABPDSI Jatim dipercaya untuk memimpin operasionalisasi, delivery, dan aktivasi alat kerja bagi 7.721 desa di seluruh provinsi.
Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola data desa yang lebih aman, presisi, terintegrasi, dan real-time. Dengan demikian, pemerintah desa dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data dalam merencanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini juga diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan data dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto, yang hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya digitalisasi desa. Menurutnya, transformasi digital adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. “Kami siap mendukung PABPDSI Jatim dalam menjalankan amanah ini, dan berharap Jawa Timur dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam implementasi desa presisi,” ujarnya.
Momentum HUT ke-5 PABPDSI juga menjadi ajang refleksi dan evaluasi terhadap kinerja organisasi selama ini. Berbagai kegiatan sosial dan diskusi panel digelar untuk membahas isu-isu strategis terkait pembangunan desa. Puncak acara adalah pemberian penghargaan kepada anggota PABPDSI yang berdedikasi dan berprestasi dalam memajukan desa.
Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Pangan), Zulhas, dalam acara ini semakin memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap PABPDSI. Zulhas memberikan apresiasi atas peran aktif PABPDSI dalam mengawal pembangunan desa, dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi organisasi, termasuk peningkatan kesejahteraan anggota BPD.
“Kami akan mengawal usulan PABPDSI terkait tunjangan anggota BPD minimal Rp 2 juta, serta biaya operasional BPD sebesar 3% dari Dana Desa. BPD adalah mitra strategis pemerintah desa dalam mengawasi dan mengawal pembangunan, sehingga perlu diberikan dukungan yang memadai,” tegas Zulhas.
Ketua PABPDSI Jawa Timur, Oetomo Sapto Amien, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PABPDSI Jatim. Ia menegaskan bahwa PABPDSI Jatim siap bekerja keras untuk mewujudkan desa presisi dan mempercepat transformasi digital tata kelola pemerintahan desa. “Dengan kolaborasi bersama Kemendes PDTT, Dinas PMD, DBMWork Indonesia, dan seluruh stakeholder terkait, kami yakin Jawa Timur dapat menjadi gerbang baru nusantara dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.
Kerja sama ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk melakukan inovasi dan adaptasi teknologi dalam membangun desa. Transformasi digital desa bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang perubahan mindset dan budaya kerja yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. (red)
