CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025, kepada kepala Desa se-Kabupaten Bogor yang bertempat di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa (14/10/25). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bogor.
Mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto, kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi (Asmin) Ade Jaya Munadi, menyampaikan kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola keuangan desa secara profesional,” ujar Asmin saat membacakan sambutan Bupati Bogor.
Asmin mengungkapkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki 416 desa dan 19 kelurahan yang tersebar di 40 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa. Untuk mendukung pembangunan desa, Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran dalam postur APBD sebagai bentuk komitmen terhadap kemajuan desa.
“Pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting karena APBD merupakan amanah dari masyarakat. Dana tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel agar berdampak nyata terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan,” kata Asmin.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan perangkatnya yang telah mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di wilayah masing-masing.
Saat ini, Kabupaten Bogor mencatat capaian positif dalam Indeks Desa Membangun (IDM), dengan 206 desa berstatus mandiri, 208 desa maju, dan 2 desa berkembang. Selain itu, Pemkab Bogor juga tengah mendorong reaktivasi 179 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum aktif, agar seluruh 416 desa memiliki BUMDes aktif.
“Dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pembangunan desa yang berkelanjutan, kita optimistis dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Asmin menegaskan.
Selain itu, Bupati Bogor juga memberikan apresiasi terhadap 416 Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bogor yang telah berbadan hukum. Menurutnya, hal ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mendukung program nasional untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.
Sementara itu, Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) II Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Marsudi, menyampaikan bahwa kegiatan workshop ini merupakan bagian dari agenda prioritas pengawasan dan pembinaan BPKP dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan desa.
“Melalui workshop ini, kami berharap dapat mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa yang transparan serta akuntabel. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah fondasi penting untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan,” ujar Marsudi.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan desa dalam pengelolaan keuangan, serta mendorong pemerintah desa melakukan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.
“Dana desa harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapan kami, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat terus terjaga untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing,” imbuhnya.
Reporter : Yuli
